Bursa Menteri dan Gejolak Parpol

KOMPAS.com - Awal Agustus, presiden terpilih Joko Widodo meresmikan Kantor Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Mantan Menperindag Rini Soemarno ditunjuk menjadi Kepala Staf Tim Transisi. Empat deputi juga ditunjuk, yaitu Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.

Begitu tahu struktur tim, seorang pengusaha berpendapat, keanggotaan tim kurang bagus. "Apa tidak ada yang lebih bagus," kata pengusaha itu. Maklum, perwakilan partai pendukung di tim transisi dinilai kurang. Selain Nasdem, dalam tim transisi tidak ada perwakilan dari parpol pendukung Jokowi-JK, seperti PKB, Hanura, dan PKPI.

Dari keanggotaan tim transisi itu, muncul kesan parpol-parpol mulai ditinggalkan. Padahal, tim transisi bertugas mempersiapkan pemerintahan Jokowi mendatang, yaitu meliputi APBN 2015, arsitektur kabinet, dan perencanaan program tahun pertama.

Mungkin, guna menepis kesan itu, Jokowi bertemu secara tertutup dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB juga menggelar diskusi para pakar dan siap memberikan masukan kepada tim transisi.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Rini Soemarno dipilih karena ia punya banyak pengalaman, baik di dunia usaha maupun di pemerintahan. "Diharapkan Ibu Rini dapat menjadi jembatan komunikasi dan mengombinasikan gagasan dunia usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa," katanya.

Meski tim transisi melakukan pekerjaan teknis, bukan berarti parpol pendukung tidak perlu dilibatkan. Partai pendukung, seperti PKB dan Hanura, juga diperkuat aset sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi atau masukan terkait arsitektur kabinet, APBN, atau program-program unggulan.

Di sisi lain, sejumlah pengurus relawan justru dimintai masukan oleh Jokowi. Menurut Pendiri Relawan Bara JP Boni Hargens, Jokowi ingin mendapatkan banyak masukan dan gagasan terkait penyelesaian masalah bangsa. Misalnya, reformasi kelembagaan, baik lembaga kepresidenan maupun kementerian.

Buru jabatan menteri

Dipastikan, hari-hari ini masyarakat bertanya-tanya siapa saja menteri kabinet Jokowi-JK. Berbagai kalangan berburu, atau mempromosikan diri menjadi menteri. Di rumah transisi, banyak dikirim curriculum vitae (CV) seseorang untuk dipromosikan menjadi menteri.

Sebagai contoh, kelompok masyarakat asal Sulawesi mengirim surat pencalonan seseorang. Di situs kabinetrakyat.org, muncul nama-nama atau figur yang dipromosikan menjadi menteri. Usul dan promosi itu sah-sah saja dan menunjukkan Indonesia kaya aset sumber daya manusia.

Andi mengakui, kantor tim transisi banyak dikirimi CV seseorang yang dipromosikan menjadi menteri. CV itu kemudian hanya dicatat dan diserahkan ke rumah dinas Jokowi.

Bahkan, kelompok-kelompok relawan juga mempromosikan figur-figur calon menteri. Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dono Prasetyo mengungkapkan, Seknas Jokowi memang akan mengirim usul calon menteri kepada presiden terpilih Jokowi.

Hanya partai politik yang tidak mempromosikan kader-kader mereka secara terbuka. Namun, justru perebutan jabatan menteri di kalangan parpol pendukung inilah yang akan semakin menarik. Mengapa?

Apakah ketua umum parpol, termasuk pengurus parpol, bisa menjadi menteri? Apalagi, kabinet pemerintahan Jokowi nanti merupakan kabinet ”kerja” yang menekankan kerja all out untuk rakyat sehingga perhatian menteri diharapkan tidak terbelah dengan urusan partai.

”Beringin” yang terbelah

Dinamika paling ketat terkait posisi di pemerintahan salah satunya terjadi di Partai Golkar. Kubu Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang menginginkan musyawarah nasional dipercepat berhadapan langsung dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Isu pemecatan Agung lantas menyebar menjadi sorotan, baik di internal maupun di luar Golkar. Ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan ”pemecatan” itu. Sebagian kader Golkar bahkan mengatakan tak ada pemecatan. Sebab, menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, pemecatan harus diputuskan melalui rapat harian dan rapat pleno.

Lima hari kemudian, barulah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarief Cicip Sutardjo menjelaskan bahwa pembicaraan tentang Agung terlontar dalam rapat tidak resmi yang dihadiri sejumlah petinggi partai. Dalam rapat tidak resmi itu ada yang menanyakan sikap Agung yang mewacanakan percepatan pelaksanaan munas.

”Kalau saya setuju munas tahun 2014, tapi bulan November, ya belum tentu yang lain setuju juga,” kata Aburizal Bakrie pekan lalu saat ditemui di Rasuna Episentrum, Jakarta.

Aburizal menyindir kubu lain dalam Partai Golkar yang ingin ”memboyong” Golkar masuk dalam pemerintahan. Padahal, Aburizal tetap menginginkan Golkar ”setia” dalam koalisi permanen Merah Putih.

Dua calon ketua umum Partai Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung, sayangnya tidak menjawab tegas apakah Golkar harus di dalam pemerintahan atau di luar. Apabila kubu Agung menginginkan munas pada Oktober 2014, mereka berdalih penyelenggaraan munas harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Dimundurkannya Munas Golkar pada 2015 lebih didasari hasil rekomendasi Munas Golkar di Pekanbaru, Riau, 2009.

Gejolak juga terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Koalisi Merah Putih. Sehari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-JK sebagai capres-cawapres terpilih, PPP mengisyaratkan akan merapat ke Jokowi-JK. Rencana PPP bergabung ke pemerintahan baru disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, yang selama ini berseberangan dengan Ketua Umum Suryadharma Ali.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu menjelaskan, rencana PPP merapat ke Jokowi-JK merupakan saran dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Menurut dia, Maimun meminta PPP menerima hasil penghitungan KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Meski KPU belum menyelesaikan rekapitulasi nasional, Suharso meyakini Jokowi-JK akan mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih.

Sementara Suryadharma Ali beberapa kali menegaskan bahwa PPP tetap solid di dalam Koalisi Merah Putih. Mantan Menteri Agama itu bahkan menegaskan, tidak ada niatan PPP merapat ke Jokowi-JK.

Peneliti senior Pol-Tracking Institute, Tata Mustasya, memprediksi ”pertarungan” di internal parpol, termasuk di Golkar, belum akan selesai. ”Masih ada pertarungan di antara mereka yang ingin di dalam atau di luar pemerintahan,” ujar Tata. Dia menekankan, Jusuf Kalla jelas ingin supaya Golkar mendukung dirinya di dalam pemerintahan.

Manuver parpol pasca pilpres juga diyakini dilakukan sebagai upaya untuk meraih kekuasaan. ”Di tengah proses politik yang tidak memperlihatkan kontestasi berbasis ideologi, maka partai-partai politik cenderung mencari kesempatan untuk menggaet akses pada kekuasaan,” kata pengajar FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi. Ia menganalisis, Partai Golkar dan PPP akan merapat ke Jokowi-JK. Targetnya, kursi menteri dan jabatan lainnya.

Parpol yang kemungkinan juga merapat ke Jokowi-JK adalah Partai Demokrat. Menurut Airlangga, justru Partai Demokrat-lah yang paling mudah membangun konsesi politik dengan Jokowi-JK.

Parpol yang selama ini berada di dalam pemerintahan memang cenderung tidak siap jika harus berada di luar pemerintahan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika parpol bakal mendapatkan manfaat, termasuk manfaat material, jika berhasil mendudukkan kadernya dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, berbagai manuver dilakukan demi kekuasaan. (ANITA YOSSIHARA/FERRY SANTOSO/HARYO DAMARDONO)