Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Didesak Punya Panitia Munas Sebelum Akhir Agustus

Kompas.com - 14/08/2014, 05:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar didesak membentuk panitia Musyawarah Nasional IX Partai Golkar paling telat pada 22 Agustus 2014. Bila tak diindahkan, akan ada tenggat waktu tambahan, sebelum langkah lain ditempuh.

"Kami minta DPP Golkar bentuk panitia Munas pada 22 Agustus," kata Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, di Jakarta, Rabu (13/8/2014) malam. Surat desakan, ujar dia, akan dikirim ke DPP Golkar pada Kamis (14/8/2014).

Bila sampai 22 Agustus 2014 belum ada panitia Munas IX Partai Golkar, lanjut Zainal, akan ada tambahan tenggat sampai 30 Agustus 2014. "Kalau surat kedua tak ditanggapi juga, akan ada upaya dari pendiri (Partai Golkar) dan kami akan ambil tindakan lebih," ujar dia tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dinamika menggelora sedang terjadi di Partai Golkar terkait penyelenggaraan munas partai. Kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berpendapat Munas IX Partai Golkar akan tetap digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII Partai Golkar.

Munas VIII Partai Golkar merekomendasikan penyelenggaraan musyawarah-musyawarah partai ini tak berbenturan dengan jadwal Pemilu Presiden 2014. Rekomendasi ini mengantisipasi pecahnya perhatian dan soliditas partai. Munas VIII Partai Golkar juga merekomendasikan perpanjangan masa jabatan pengurus partai periode ini hingga 2015.

Namun, rekomendasi Munas VIII Partai Golkar tersebut dianggap gugur oleh sebagian kalangan internal partai ini, dengan alasan Partai Golkar tak mengusung calon presiden dari internal partai pada Pemilu Presiden 2014. Alasan ini memunculkan pula desakan agar Golkar menggelar Munas IX pada 2014.

Desakan tersebut juga berargumentasi rekomendasi munas secara hierarki berada di bawah ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar. Pasal 30 ayat 2 butir a AD Partai Golkar menyatakan munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang digelar sekali dalam lima tahun.

Merujuk ketentuan AD Partai Golkar tersebut, Aburizal pun didesak menggelar Munas IX Partai Golkar paling telat 4 Oktober 2014. Tenggat waktu pelaksanaan munas itu merunut Munas VIII Partai Golkar yang digelar pada 5-8 Agustus 2009 di Pekanbaru, Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com