Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Bentuk Pokja Khusus "Blusukan"

Kompas.com - 07/08/2014, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, melalui tim transisi pemerintahannya sudah membentuk 16 kelompok kerja atau pokja pembuat kebijakan.

Pokja-pokja tersebut bertugas menyusun sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk lima tahun mendatang.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pokja-pokja tersebut tidak hanya bekerja "di balik meja" atau di dalam kantor untuk menyusun suatu kebijakan berdasarkan akar masalah. Mereka bersama Jokowi juga akan turun ke lapangan atau blusukan ke sumber masalah.

"Kami bahas hari ini soal blusukan tematik. Sampai pelantikan, kami usulkan agar misalnya kalau ada pokja jalan, nanti akan dilihat jalan rusak. Kenapa jalannya rusak terus? Kalau pokja KIP (Kartu Indonesia Pintar), kami cari lokasi di mana anak-anak harus jalan 2 kilometer untuk ke sekolah, apa masalahnya?" ujar Deputi Tim Transisi, Andi Widjojanto, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

"Jadi, masalah riil harus diselesaikan. Jokowi dan pokja berangkat bersama," imbuhnya.

Andi merasa yakin, aksi blusukan Jokowi terkait kepentingannya selaku capres terpilih tersebut tidak akan mengganggu tugas dan kewajiban utama Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, blusukan tersebut dilakukan seusai Jokowi bertugas sebagai Gubernur dan pada hari libur.

"Bisa. Itu jagonya Jokowi untuk membagi waktu. Kalau dekat, bisa sore atau malam. Kalau tidak dekat, misalnya di luar Pulau Jawa, maka akan memaksimalkan waktu weekend (akhir pekan)," katanya.

Menurut Andi, untuk memperlancar aksi blusukan Jokowi kali ini, dua satuan tugas (satgas) sudah disiapkan. Dua satuan tersebut yang bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan blusukan itu.

"(Satgas dipimpin) Prananda Prabowo dan Wahyu Sakti Trenggono," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com