Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Petisi Tolak Ribka Tjibtaning Jadi Menkes di Kabinet Jokowi-Kalla

Kompas.com - 31/07/2014, 12:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

"Melalui petisi ini kami ingin menyalurkan aspirasi kami bahwa kami dokter Indonesia menolak apabila Bapak Ir. H. Joko widodo akan menjadikan Ribka Tjiptaning sebagai mentri kesehatan pada kabinet Bapak berdasarkan beberapa alasan :

1. Pada rapat komisi IX tanggal 7 Maret 2013 Ribka Tjiptaning mengatakan beberapa hal yang sangat menyinggung perasaan dokter Indonesia dan menghina profesi dokter di Indonesia, pernyataan Ribka Tjiptaning pada rapat komisi IX tersebut adalah :
a) Dokter lebih jahat dari POLANTAS karena dokter menilang orang sakit sedangkan POLANTAS menilang orang sehat.
b) dokter mendapatkan komisi 15% dari pemeriksaan lab
Pernyataan tersebut dirasa sangat menghina profesi kedokteran, padahal sumpah dokter indonesia berbunyi :
"Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan"
Bagaimana kami dapat dipimpin oleh seorang MENKES yang tidak dapat menjaga martabat profesi nya sendiri dan yang tidak dapat memegang sumpah profesinya sendiri.

2. Bahwa di Indonesia masih banyak guru - guru besar kami yang sangat kompeten untuk menduduki posisi mentri kesehatan seperti misalnya Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, Ph.D, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE atau masih banyak lagi guru guru besar yang ahli dalam bidang kesehatan masyarakat dari seantero universitas negri ternama di Indonesia ini. Kami menagih janji Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk memilih mentri dari kalangan profesional, khusunya dalam bidang kesehatan masyarakat.

Untuk rekan rekan sejawat yang memiliki pemikiran sama dengan saya, mari bersama sama kita suarakan aspirasi kita ini dan semoga Bapak Ir. H. Joko Widodo dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih mentri kesehatan selanjutnya."

Baja juga:  

Ribka Mengaku Siap Dicalonkan sebagai Menteri Kesehatan

Ini Janji Ribka jika Ditunjuk Jadi Menteri Kesehatan oleh Jokowi

Ketua Komisi IX Minta Presiden Terbitkan PP Pemidanaan Rumah Sakit

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com