Terima Berkas Gugatan Prabowo-Hatta, KPU Perintahkan 11 Provinsi Siapkan Bukti

Kompas.com - 26/07/2014, 17:48 WIB
Saksi capres dan cawapres nomor urut 1 Rambe Kamarul Zaman (kiri) memberikan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi capres dan cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANASaksi capres dan cawapres nomor urut 1 Rambe Kamarul Zaman (kiri) memberikan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi capres dan cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Suianto-Hatta Rajasa mengajukan sengketa atas hasil Pemilu Presiden 2014 di 11 provinsi.

Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan 11 provinsi satuan kerja KPU  menyiapkan barang bukti untuk dibawa ke MK.

"Kalau tidak salah ada 11 provinsi yang jadi catatan. Kami sudah dapat berkasnya dari MK. Kami juga sudah membuat edaran ke provinsi untuk nanti permohonan itu ditindaklanjuti oleh provinsi terkait yang didugakan," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Tetapi Ferry tidak menyebutkan provinsi mana saja yang dituduh melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Dia menuturkan, KPU provinsi yang dituduh itu diminta menyiapkan formulir C1 atau formulir penghitungan suara tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Formulir C1 yang disiapkan adalah C1 plano (yang ditempelkan di tempat pemungutan suara) dan formulir C1 berhologram. "Karena ditengarai ada C1 yang apalah (dimanipulasi). Itu yang harus disiapkan teman-teman (KPU) provinsi untuk proses pembuktian," kata mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Tim Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan pemilihan umum presiden ke MK Jumat (25/07/2014) malam. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta Mahendradatta, menyebutkan terjadi kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.