Kompas.com - 25/07/2014, 21:42 WIB
Tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membawa dokumen alat bukti gugatan perkara pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (25/7/2014) malam. KOMPAS.com/DANI PRABOWOTim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membawa dokumen alat bukti gugatan perkara pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (25/7/2014) malam.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Saat mengajukan gugatan tersebut, mereka batal membawa 10 truk berisi alat bukti dugaan kecurangan pada saat Pilpres 2014.

Pantauan Kompas.com, mereka hanya bawa empat bundle kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.

“Hari ini kami hanya membawa kelengkapan syaratnya saja,” kata anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Firman Wijaya di Gedung MK, Jumat (25/7/2014).

Menurut Firman, bukti tersebut nantinya akan diberikan kepada MK pada saat sidang dalam bentuk tabulasi. Adapun salah satu alat bukti yang dimaksud oleh Firman yakni bukti formulir C1 dan C1 plano bermasalah. Di samping juga adanya kejanggalan pada kertas suara yang digunakan di salah satu tempat pemungutan suara.

“Ada kertas suara pemilu legislatif yang digunakan untuk pemilu presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah menyebut telah menyiapkan bukti hingga sepuluh truk untuk memperkuat laporan dugaan kecurangan.

“Bukti-bukti sudah cukup banyak, ada sekitar 10 truk bukti yang akan kita bawa ke MK,” kata Alamsyah, di Kantor DPP PKS, Kamis (24/7/2014). (Baca : Buat Permohonan ke MK, Prabowo-Hatta Siapkan Bukti 10 Truk)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X