Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemimpin Dunia Selamati Jokowi, Apa Artinya?

Kompas.com - 24/07/2014, 01:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia kepada presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo dinilai merupakan pengakuan internasional terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Kalau dunia internasional tidak mengakui, mereka tidak akan memberi selamat," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, saat dihubungi di Jakarta, Rabu malam.

Menurut dia, pemberian ucapan selamat kepada kepala negara yang baru terpilih merupakan hal yang wajar sebagai wujud kerja sama hubungan antarnegara.

Setelah resmi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014, Ari berharap Jokowi menghadiri banyak forum internasional sebagai upaya membangun hubungan strategis dengan negara lain.

Dia juga berharap Jokowi mampu merealisasikan hubungan internasional yang berbasis kepentingan nasional sesuai visi-misi yang telah disampaikan dalam kampanyenya.

Beberapa pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada presiden Indonesia terpilih Joko Widodo menyusul pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), di antaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, PM Australia Tony Abbott, PM Singapura Lee Hsien, dan PM Malaysia Najib Razak.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memenangi Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.990.832 suara atau 53,15 persen dari total 133.567.276 suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik secara resmi pada 20 Oktober mendatang sebelum menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com