PDI-P: Kabinet Jokowi-JK Akan Dipenuhi Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com — Susunan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, diyakinkan akan dipenuhi oleh kalangan profesional. Profesional yang dimaksud adalah murni teknokrat atau profesional yang berasal dari partai politik.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak ingin melakukan dikotomi dalam menyusun kabinet pemerintahan selanjutnya. Fokus utama dalam rekrutmennya nanti adalah figur yang direkomendasikan harus menguasai bidangnya, berintegritas, serta mampu menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kita tak ingin mendikotomikan, karena dari partai politik juga banyak kalangan profesional," kata Hasto, saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK itu melanjutkan, kabinet tersebut nantinya akan bekerja untuk menjabarkan visi dan misi serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ketiga hal itu akan dibumikan dengan merujuk pada masalah yang ditemukan di lapangan.

Hasto memberi contoh, dalam bidang ekonomi, kabinet Jokowi-JK akan memastikan tak hanya pertumbuhannya, tetapi juga pemerataan. Sebagai ilustrasi, salah satunya dengan merombak seluruh kebijakan impor pangan.

"Kita kembalikan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam kita, kita kembalikan kepercayaan pada produksi dalam negeri, makanya petani perlu insentif viskal," pungkasnya.

Sebelumnya, JK menginginkan kabinet pemerintahannya nanti diisi oleh figur profesional yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pembicaraan mengenai kabinet itu akan dilakukan bersama Jokowi dengan mempertimbangkan usulan dari seluruh partai pendukung.

Menurut JK, pertimbangan wajib dalam menyusun kabinet adalah memastikan keahlian figur yang akan dipilih. Figurnya bisa berasal dari mana saja, murni profesional, atau dari kalangan profesional yang berasal dari partai politik.

Bagi JK, yang terpenting adalah rekam jejak, kemampuan, dan integritas figur tersebut. Ia memberi contoh saat menyusun kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 lalu. Dalam kabinetnya saat itu, 15 posisi menteri diisi oleh kalangan profesional murni, dan 20 posisi menteri diisi profesional dari dalam partai pendukung.

"Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional," ucapnya.