Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Pernyataan Burhanuddin Tepat, tetapi Momentumnya Tidak

Kompas.com - 17/07/2014, 22:16 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby menilai, tidak ada upaya menjatuhkan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pernyataan yang dikeluarkan Direktur Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Namun, ia menyayangkan jika pernyataan Burhanuddin harus keluar pada saat yang tidak tepat.

"Apa yang disampaikan (Burhanuddin) sangat tepat, tapi momentumnya tidak tepat," kata Adjie di Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Adjie menuturkan, bukan kali ini hasil quick count yang dilakukan lembaga survei mendekati hasil real count yang dilakukan KPU. Pasalnya, perhitungan quick count merujuk pada hasil yang tertulis pada formulir C1 yang terdapat di TPS.

Ia menambahkan, hasil quick count tentu berbeda dengan hasil survei. Pasalnya, survei menggunakan metode multistage random sampling, di mana ada tahapan yang harus dilalui secara berjenjang sebelum hasil diketahui. Berbeda dengan quick count yang pola perhitungannya langsung.

"Sehingga hasilnya sangat kredibel. Kita tidak bisa memungkiri, KPU masih menggunakan tahapan berjenjang (saat rekapitulasi suara). Ini yang membuat masyarakat curiga banyak terjadi kecurangan," katanya.

Lebih jauh, jika nantinya ada perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan quick count dengan real count, hal itu bukan lagi menjadi domain lembaga survei. Adjie pun mempersilakan pihak yang memiliki kepentingan atas hasil itu untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi jika merasa ada kecurigaan dalam proses perhitungannya.

"Jadi sekali lagi kita sampaikan, pernyataan Burhanuddin tepat bukan pada pernyataan curangnya, tapi hasil quick count-nya yang tepat," katanya.

Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen.

Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa. "Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/7/2014) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com