Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Koalisi Merah Putih Bukan Koalisi Rakyat

Kompas.com - 15/07/2014, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai bahwa pembentukan secara permanen Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bukanlah koalisi berdasarkan kepentingan rakyat. Koalisi itu disebutnya hanya berdasar pada kepentingan elite partai politik.

"Enggak ada kekhawatiran dari kami karena ini koalisi elite yang melampaui aspirasi rakyat. Orang baik itu mendapatkan kekuasaan demi menjalankan ide-ide. Orang tidak baik mendapat kekuasaan untuk mengamankan posisi. Saya lihat itu di mereka," ujar Anies di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014) siang.

Anies yakin bahwa rakyat menginginkan perubahan. Hal ini yang menjadi alasan bagi Anies sehingga ia yakin bahwa koalisi permanen itu tidak akan berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi-JK jika keduanya terpilih menjadi presiden. Menurut Anies, rakyat tidak akan mendukung kekuatan politik yang tidak mendukung pembangunan.

"Rakyat Indonesia ingin pemerintah yang kuat dan memiliki terobosan, bukan pemerintahan yang diganjal kepentingan," ujar penggagas gerakan Indonesia Mengajar tersebut.

Mengenai kemungkinan Koalisi Merah Putih yang dapat menganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK, Anies menyerahkan penilaian atas hal itu kepada publik.

Senin (14/7/2014) kemarin, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih itu adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat.

"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP), 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, Senin kemarin.

Ia mengatakan, penandatanganan deklarasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Prabowo-Hatta akan memenangi Pemilu Presiden 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com