Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Evaluasi Pendukung Pasangan Kandidat yang Hadir dalam Debat

Kompas.com - 30/06/2014, 18:09 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyayangkan aksi kelompok pendukung pasangan capres dan cawapres yang hadir dalam debat kandidat. Dalam debat yang berlangsung pada Minggu (29/6/2014) malam, para pendukung bersorak-sorai dan meneriakkan yel-yel bagi pasangan yang didukungnya. KPU akan mengevaluasi hal ini.

"Tapi kalau ini (pendukung) hanya untuk begitu sangat disayangkan. Di dalam forum, tujuannya visi misi program, bukan adu yel-yel atau tepuk tangan, tapi bukan berarti tidak boleh," ujar Arief, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/6/2014).

KPU akan kembali mengatur tentang waktu yang diperbolehkan untuk bersorak-sorai bagi pendukung masing-masing oasangan. Menurut dia, jika setiap debat tim kampanye mengganti pendukung yang datang, maka KPU secara tidak langsung telah menyosialisasikan hal tersebut kepada 750 orang.

Selain membahas pendukung, dalam evaluasi debat cawapres kemarin, KPU juga membahas kapasitas ruangan dan moderator. Untuk ruangan Bidakara dinilai cukup luas sehingga KPU mempertimbangkan untuk menambah kursi bagi pengunjung dan undangan pada debat terakhir 5 Juli mendatang.

"Andaikan ditambah kursi masih bisa," tambah Arief.

Selain mengevaluasi kapasitas ruangan, KPU juga akan mengevaluasi performa moderator. Arief menilai vokal Wakil Rektor UGM Dwikorita Karnawati sudah cukup baik saat memandu debat. 

"Mungkin panduan atau clue card kurang detil, kurang jelas sehingga moderator mengalami kesulitan," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com