Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pers Tegaskan "Obor Rakyat" Bukan Produk Jurnalistik

Kompas.com - 25/06/2014, 12:56 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. Dewan Pers tidak memiliki wewenang untuk menghentikan penerbitan tabloid itu, yang dinilai menyebarkan kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tetap pada pendirian itu bukan produk jurnalistik. Tapi kita juga tidak memiliki wewenang untuk menghentikan. Karena itu saya sudah mengirimkan surat kepada Kapolri (Jenderal Sutarman) untuk menangani ini," ujar Bagir di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Terkait protes yang dilayangkan pihak Obor Rakyat terhadap sikap Dewan Pers, Bagir mengatakan, pihaknya siap menerima siapa saja yang ingin bertemu. Namun, sesuai Undang-Undang Pers, kata dia, Dewan Pers hanya melayani dan melindungi pekerja media yang melakukan praktik jurnalistik.

Bagir kembali menjelaskan beberapa hal yang menjadi indikator tabloid tersebut tidak termasuk produk jurnalistik, yakni tidak adanya badan hukum, tidak adanya penanggung jawab dan alamat yang jelas, baik redaksi maupun percetakan.

Selain itu, dari segi konten, isi tabloid itu tidak memenuhi unsur jurnalisme seperti verifikasi. Tabloid yang kini sudah terbit tiga edisi ini juga dinilai memuat konten yang menyudutkan salah satu capres.

Kepolisian tengah mengusut kasus itu atas laporan pihak Jokowi-Jusuf Kalla. Penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat Setyardi Budion. Kapolri menegaskan, polisi akan menindak pengelola tabloid Obor Rakyat dengan tiga ketentuan undang-undang. Ketiga UU tersebut adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pihak Obor Rakyat mengklaim bahwa tabloid itu karya jurnalistik. (baca: Ngotot Klaim "Obor Rakyat" Karya Jurnalistik, Setiyardi Akan Datangi Dewan Pers)

Setyardi menyatakan keseriusannya untuk melanjutkan penerbitan Obor Rakyat. Pihaknya malah akan menerbitkan edisi selanjutnya. (baca: Dikritik, Setyardi Bakal Lebih Serius Terbitkan "Obor Rakyat")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com