Ngotot Klaim "Obor Rakyat" Karya Jurnalistik, Setiyardi Akan Datangi Dewan Pers

Kompas.com - 23/06/2014, 16:54 WIB
Tabloid Obor Rakyat Kompas.com/SABRINA ASRILTabloid Obor Rakyat
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono berencana mendatangi Dewan Pers seusai pemeriksaannya sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal, Senin (23/6/2014). Kuasa Hukum Setiyardi, Hinca Panjaitan, mengatakan, kedatangan Setiyardi untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Obor Rakyat.

"Dewan Pers perlu mendengarkan dulu apa dan bagaimana maksud Setiyardi untuk menerbitkan itu sehingga asas fairness-nya ada," ujar Hinca saat mendampingi Setiyardi diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Hinca mengatakan, semestinya Dewan Pers mendengarkan pemaparan Setiyardi terlebih dahulu mengenai Obor Rakyat sebelum memutuskan apakah itu termasuk produk jurnalistik atau bukan.

Menurut pengacara yang mengaku pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers ini, pelaku media yang dilaporkan ke ranah hukum memiliki hak klarifikasi ke Dewan Pers.

"Sepanjang yang saya ketahui bertahun-tahun di Dewan Pers SOP kami begitu di sana. Kalau Anda diadukan, ya Anda yang harus didengarkan," ujarnya.

Hinca yang juga politisi Partai Demokrat ini menilai, Obor Rakyat merupakan produk jurnalistik dengan isi yang berbeda dengan media pada umumnya. Menurut dia, ranah media cetak berbeda dengan elektronik yang dianggapnya tidak boleh berada dalam posisi partisan.

"Media cetak boleh partisan sedangkan media elektronik tidak boleh partisan karena dia menggunakan ranah publik," kata Hinca.

Dalam kesempatan yang sama, Setiyardi mengatakan bahwa setelah tahun 1998, penerbit media cetak tidak lagi memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Menurut dia, yang dibutuhkan dalam bisnis media kini adalah penerimaan pasar terhadap media tersebut.

"Teman-teman bisa bikin koran dengan sangat mudah, enggak apa-apa. Kita bisa buat sejuta media tapi kalau enggak diterima pasar akan mati. Kita alhamdulillah diterima pasar," kata Setiyardi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X