Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Seharusnya Tak Cuma "Setuju-setuju" Saja dengan Jokowi

Kompas.com - 23/06/2014, 08:40 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyatakan setuju dengan konsep dan pandangan yang disampaikan rivalnya, calon presiden Joko Widodo alias Jokowi, dalam debat ketiga calon presiden, Minggu (22/6/2014) malam.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, seharusnya Prabowo memberikan warna dengan tak hanya setuju, tetapi juga memberikan nilai tambah.

"Prabowo sama dengan (debat) sebelumnya, pandangan yang menyetujui konsep Jokowi. Boleh menyetujui, tapi harus memberikan nilai tambah," ujar Emrus, Minggu malam, menanggapi debat ketiga yang bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional".

Emrus mengatakan, meski sikap yang ditunjukkan Prabowo positif, dalam konteks pertarungan, itu bukan pilihan yang bijak. Debat capres, kata dia, seharusnya dimanfaatkan kandidat untuk menarik dukungan dari swing voters, dengan memperlihatkan perbedaan konsep dan pandangan.

"Konteks perdebatan itu mencari perbedaan. Aku (masyarakat) lebih pas dengan yang ditawarkan oleh capres ini, atau yang ini," kata Emrus.

Ia menilai, selain menyetujui ide Jokowi, Prabowo juga kurang memberikan penjabaran soal program-program ketahanan dan politik internasional. Masyarakat akan sulit membayangkan kepemimpinan Prabowo jika program yang ditawarkan tidak dielaborasi.

Pada debat capres putaran ketiga, Prabowo menyetujui ide Jokowi soal seleksi TKI. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Meski begitu, proses seleksi tersebut memerlukan biaya besar. Ia mengatakan, para TKI itu harus dibekali dengan pendidikan yang cukup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com