Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred Obor Rakyat : Prabowo Belum ada Bahan Untuk di Komentari

Kompas.com - 14/06/2014, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono membantah dirinya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto meski menerbitkan tabloid yang hanya mengritik Jokowi. Kendati demikian, kepada wartawan, Setyardi tak mau berkomentar apa pun soal Prabowo.

"Saya no comment. Saya belum punya bahan untuk dikomentari," ujar Setyardi kepada wartawan usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Setyardi menjawab pertanyaan wartawan soal penilaiannya akan sosok Prabowo. Sebelumnya, dia menjabarkan bahwa sosok Jokowi di matanya adalah sebagai sosok yang tidak amanah karena telah mengingkari janjinya sendiri untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Setyardi juga menyebut Jokowi sebagai "capres boneka". Istilah itu pun menjadi judul utama halaman muka di tabloid Obor Rakyat jilid perdana.

"Ini hasil kontemplasi saya sebagai jurnalis. Saya anggap bahwa pak Jokowi capres boneka. Bu Mega sendiri yang mengatakan bahwa pak Jokowi petugas partai," ucap Setyardi.

Setyardi lalu menjelaskan alasannya hanya mengangkat kritik terhadap Jokowi seorang di dalam tabloidnya. Menurut dia, saat penyusunan hingga penerbitan tabloid Obor Rakyat jilid I dan II, baru Jokowi yang dideklarasikan secara resmi sebagai calon presiden.

"Ini terbit awal Mei, Prabowo belum (deklarasi). Nah sekarang kan sudah (deklarasi), nanti saya juga akan mengritik Prabowo," imbuh Setyardi yang mengaku belum mengetahui kapan tabloid Obor Rakyat akan kembali terbit itu.

"Mudah-mudahan (terbit lagi) karena ini tergantung kemampuan. Ini semua kan investasi. Kemampuan finansial," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.  Kasus ini sudah dilaporkan tim Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu. Badan Intelijen Negara (BIN) juga turun mengusut beredarkan tabloid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com