Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Serangan Fajar", Prabowo Dianggap Tak Sensitif Gerakan Antikorupsi

Kompas.com - 11/06/2014, 16:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengkritik ucapan calon presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pendukungnya boleh saja menerima politik uang asalkan tetap memilih pasangan nomor urut satu dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Menurut Ray, pernyataan tersebut mengindikasikan Prabowo memperbolehkan cara apa pun untuk memilihnya, termasuk yang melanggar aturan.

"Dia (Prabowo) boleh-bolehkan saja politik uang. Sangat disayangkan kok ada calon presiden yang menghalalkan memilih dia dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang," kata Ray di Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Ray menambahkan, Prabowo seharusnya menentang politik uang dan meminta pendukungnya menangkap pelaku penebar "serangan fajar". Pelaku politik uang, kata Ray, tidak hanya melanggar prinsip pemilu, tetapi juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menganggap, Prabowo tidak menyadari bahwa pernyataannya tersebut justru menunjukkan dirinya tidak sensitif pada upaya meningkatkan gerakan antikorupsi.

"Kalau pakai cara pikir Prabowo kan itu (politik uang) pakai uang rakyat yang diambil dengan cara yang koruptif. Mungkin Prabowo mau mengatakan, orang yang korupsi tidak usah dilaporkan, tapi cukup uangnya diambil," kata Ray.

Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014), Prabowo meminta pendukungnya untuk menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar", tetapi tetap memilih dirinya dan Hatta Rajasa. Menurut Prabowo, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat. (baca: Prabowo: Kalau Ada Serangan Fajar, Terima Uangnya!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com