Dalam visi misi Prabowo-Hatta, pasangan itu seolah ingin mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke masa Orde Baru, ketika Soeharto masih memimpin. Saat itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. "Pasangan Prabowo-Hatta berupaya untuk membuat sistem politik yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan pemilihan kepala daerah melalui musyawarah DPRD," kata Ubedilah saat diskusi di UNJ, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Sementara itu, Jokowi-JK, menurut Ubedilah, ingin tetap mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung. Sistem tersebut berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mempertahankan sistem politik yang ada saat ini dengan menyetujui pemilihan langsung secara bersama di semua jenjang dari kepala daerah sampai presiden," katanya.
Untuk soal pendidikan, Ubedilah menambahkan, tidak ada hal baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan itu. Keduanya sama-sama ingin meneruskan program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan pemerintah saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.