Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Hatta soal Kasus Hukum yang Menjerat Anaknya

Kompas.com - 10/06/2014, 21:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa mengatakan kasus hukum berupa kecelakaan yang menjerat anaknya, Rasyid Rajasa, sudah selesai.

Hal itu dikatakan Hatta untuk menanggapi banyaknya komentar miring tentang dirinya yang berbicara soal kesetaraan hukum dalam acara Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.

"Anak saya sudah masuk pengadilan, sudah dihukum, saya sendiri yang mengantarkan apa kurang itu?" kata Hatta di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014) malam.

Meskipun anaknya tidak merasakan hukuman penjara, menurut dia, proses hukum sudah berjalan dengan benar dan sesuai.

"(Anak saya) sudah dihukum, sekolahnya tertunda satu tahun. Sudah tidak ada diskriminatif saya. Prosesnya sudah berjalan dengan benar. Sudah tidak ada intervensi apa pun, sudah jalan. Kalau misalkan dia tidak masuk pengadilan, Anda boleh protes ke saya," ujarnya.

Sekadar informasi, anak Hatta, Rasyid Rajasa, dihukum 6 bulan hukuman percobaan dengan hukuman pidana 5 bulan atas kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi pada Januari 2014. Rasyid menabrak Daihatsu Luxio. Dua penumpang di antaranya tewas.

Dengan vonis ini, Rasyid dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas akibat mengendarai kendaraan dengan lalai dan subsider Pasal 310 ayat (2). Namun, ia tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulang perbuatan sama dalam kurun waktu 6 bulan.

Sebelumnya, komentar miring bermunculan terkait Hatta yang berbicara soal kesetaraan hukum antara yang kaya dan yang miskin. Pernyataan Hatta itu dianggap tidak sejalan dengan kasus kecelakaan yang dialami Rasyid.

"Masa seorang Hatta Rajasa tidak malu berbicara tentang kesetaraan hukum? Apa dikiranya rakyat sudah lupa tabrakan maut anaknya, tragedi BMW-Luxio, yang telah merenggut sekian banyak nyawa di Tol Jagorawi," kata Amal Al Ghazali, koordinator nasional Relawan Demi Indonesia.

Komentar miring juga bermunculan di media sosial Twitter. "Plis deh, pak Hatta.. Jgn ngomongin bebas diskriminasi kalo kasus anaknya nabrak tempo hari udah ilang gitu aja. *sodorin kaca," tulis Inne Nathalia melalui akun Twitter-nya, @InNath. Hal senada disampaikan Hasan Batupahat melalui akun Twitter-nya, @datuakrajoangek. "Hatta ngemeng kepastian hukum. Dia tau persis, anaknya diperlakukan setara dan dapat kepastian tidak dihukum :)," tulis Hasan.

Tak ketinggalan, pengamat politik, Yunarto Wijaya, ikut berkomentar. "Salah ngasih porsi hatta utk bicara "kesetaraan hukum", TL langsung rame..," celoteh @yunartowijaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com