Komnas HAM Desak Materi HAM Masuk dalam Debat Capres-Cawapres

"Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat punya agenda dalam perspesktif HAM," ujar anggota Komnas HAM, Nur Kholis, saat melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Jimly Asshiddiqie, di Lantai 5 Gedung Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Nur Kholis mengatakan, para capres-cawapres harus memiliki pandangan terhadap penyelesaian persoalan terkait masalah HAM di Indonesia. Komnas HAM, kata dia, memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tentang komitmen capres-cawapres terhadap penyelesaian kasus HAM.

Anggota Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyebut ada tujuh poin yang diminta agar soal HAM dimasukkan dalam materi debat capres-cawapres. Diantaranya, pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria di berbagai daerah, konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di tiga sektor, yakni lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah, dan yang terakhir jaminan hak ekonomi, sosial, budaya.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyambut baik usulan tersebut. Sebagai dewan penasehat Komnas HAM, dia akan menyampaikan permintaan tersebut kepada KPU agar dimasukkan ke dalam materi debat capres-cawapres. "Saya setuju sekali soal 7 isu itu," kata Jimly.