Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Pelanggar HAM Tak Akan Bisa Lari

Kompas.com - 02/06/2014, 18:15 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sidarto Danusubroto mengatakan, proses peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pelanggaran HAM masa lalu bersifat tanpa batas dan tidak kadaluarsa.

"Pelanggaran HAM adalah satu-satunya crime yang extra ordinary dan non kadaluarsa. Tanpa batas wilayah dan pelakunya tidak akan bisa lari, karena sampai kapanpun akan bisa dibawa ke ICC (Pengadilan internasional)," ujar Sidarto saat menyambut Koalisi Melawan Lupa dan keluarga korban pelanggaran HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2014).

Pernyataan ini muncul terkait permintaan Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari gabungan sejumlah lembaga penggiat HAM untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres tentang peradilan HAM sebelum masa jabatannya berakhir.

Sidarto menegaskan, DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk peradilan HAM sejak tahun 2009. Dengan demikian, hingga saat ini Presiden SBY masih bertanggungjawab membentuk peradilan HAM untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa lalu.

Selain itu, Sidarto juga menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang enggan memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait pengakuannya tentang keberadaan korban penculikan paksa 16 tahun lalu.

"Komnas HAM adalah lembaga resmi negara. Jika tidak memenuhi undangannya termasuk pembangkangan hukum itu," pungkas politisi senior PDI Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com