KPK: Sumbangan ke Capres-Cawapres Bukan Gratifikasi

Kompas.com - 30/05/2014, 20:35 WIB
Relawan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK melakukan aksi WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHARelawan pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK melakukan aksi "Gerakan 1000 Rupiah Jokowi-JK" di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu, (25/5/2014). Gerakan seribu rupiah tersebut bertujuan untuk membantu pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan budaya gotong royong.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyatakan, pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat.

"Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal itu tunduk ke sana," kata Giri melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (30/5/2014).

Dia mengomentari laporan sekelompok orang yang mengatasnamakan Progress 98 kepada KPK pagi tadi. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima gratifikasi dengan menerima sumbangan dari masyarakat. Menurut Progress 98, Jokowi dilarang menerima sumbangan dari masyarakat meskipun statusnya cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Giri, jika memperoleh izin cuti dan disahkan menjadi capres, maka sebagian tanggung jawab Jokowi sebagai penyelenggara negara telah lepas. Dengan demikian, aturan yang menjadi lex spesialis (diutamakan) terkait dengan status Jokowi adalah UU Pilpres yang memperbolehkan dia menerima sumbangan dari masyarakat.

"Aturan yang menjadi lex specialis dalam status capres tersebut adalah UU Pilpres sehingga dia dapat menerima bantuan dari masyarakat yang sesuai ketentuan undang-undang tersebut sampai dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan," ujarnya.

Kondisi ini berbeda dari calon legislatif petahana (incumbent) yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang tersebut, sumber dana kampanye berasal dari partai dan kekayaan pribadi. "Tidak diatur dari sumbangan masyarakat karena yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota DPD," kata Giri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Nasional
Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Nasional
Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Nasional
Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Nasional
Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Nasional
Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Nasional
Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X