Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Galang Sumbangan, Jokowi Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 30/05/2014, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok orang yang mengatasnamakan Progress 98 melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/5/2014). Mereka meminta KPK mengusut langkah Jokowi yang menggalang sumbangan dana masyarakat untuk maju sebagai calon presiden 2014 bersama dengan calon wakilnya, Jusuf Kalla.

Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengatakan, Jokowi dilarang menerima dana dari masyarakat meskipun dia berstatus cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Dia menganggap Jokowi telah menerima gratifikasi dengan mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat.

"Dugaan penggalangan dana karena dia masih menjabat sebagai gubernur, hanya cuti. Jadi di dalam undang-undang antikorupsi itu jelas diatur, gratifikasi, atau hadiah bentuk tindak pidana korupsi. Kami ingin memberikan laporan supaya KPK menindaklanjuti supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi berkelanjutan," kata Faizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia meminta Jokowi melaporkan uang hasil penggalangan dana tersebut kepada KPK seperti halnya ketika Jokowi menerima bas dari personel band Metalica beberapa waktu lalu.

Progress 98 yang mengklaim terdiri dari mantan aktivis 1998 tersebut menduga ada indikasi kejahatan perbankan di balik penggalangan dana tersebut. Faizal menengarai usulan pembukaan rekening tersebut berasal dari orang-orang kuat yang berada di bidang perbankan.

"Mungkin ada parkiran dana di Singapura, tetapi kemudian mau di-switch dari Singapura, tapi atas nama masyarakat Indonesia?" kata dia.

Ketika mengunjungi posko tim kampanye nasional di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014), Jokowi mengumumkan nomor rekening yang ditujukan untuk memenangkan dirinya serta calon wakil presiden Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.

Jokowi memilih sebuah bank pelat merah untuk membuka rekening atas nama Joko Widodo Jusuf Kalla untuk menampung dana sumbangan tersebut. Ia menyebutkan, pembuatan rekening itu untuk memenuhi asas transparansi dan agar keuangan kampanye dikoordinasi dengan lebih baik. Terlebih lagi, uang dikelola tim sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com