Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ceritakan Asmujiono yang Masuk Kopassus meski Tak Penuhi Syarat

Kompas.com - 25/05/2014, 17:18 WIB


BOGOR, KOMPAS.com
 — Saat bertemu anak-anak yatim dan menggelar doa bersama di Nusantara Polo Club (NPC), Jagorawi Golf & Country Club, Bogor, Minggu (25/5/2014), Prabowo Subianto memberikan motivasi dengan menceritakan kisah Asmujiono.

Asmujiono adalah anak buahnya di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang yatim piatu sejak umur 6 tahun. Meski demikian, Asmujino menjadi salah satu personel terbaik andalan Kopassus dan menjadi orang Indonesia pertama yang mencapai tempat tertinggi dunia yakni puncak Gunung Everest.

Namun, yang menarik dari cerita Prabowo adalah awal masuknya Asmujiono ke Kopassus. Menurut Prabowo, laki-laki yang berasal dari Malang, Jawa Timur, itu awalnya tidak memenuhi syarat. Salah satu persyaratan menjadi Kopassus harus memiliki tinggi minimal 168 cm, sedangkan Asmujiono tingginya hanya 165 cm.

"Perwira-perwira saya bilang anak ini sangat bagus dan memiliki semangat yang luar biasa. Perwira mendesak saya untuk menerimanya, tapi saya bilang persyaratan harus dijalankan. Namun banyaknya desakan dari perwira dan saya melihatnya, akhirnya dia dapat pengecualian atau dispensasi," tutur Prabowo.

Pilihan Kopassus tidak salah. Setelah Asmujiono masuk ke dalam Kopassus dan mengikuti pelatihan yang luar biasa keras, ia justru menjadi prajurit Kopassus yang terbaik. Kemudian, saat tahun 1996 Kopassus mengadakan pendakian ke puncak Everest, Asmujiono orang yang terpilih berangkat ke sana.

"Dia orang Indonesia yang pertama sampai Puncak Everest, dia juga orang Asia Tenggara dan Muslim yang pertama sampai Puncak Everest," tutur Prabowo.

Atas cerita itulah, Prabowo memotivasi anak yatim agar menjadi anak-anak yang tegas dan terus belajar agar dapat membanggakan bangsa Indonesia.(Seno Tri Sulistiyono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com