Kompas.com - 22/05/2014, 16:17 WIB
Ruangan tempat yang akan digunakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk deklarasi dukungan capres-cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di kantor DPP PKPI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014) FATHUR ROCHMANRuangan tempat yang akan digunakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk deklarasi dukungan capres-cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di kantor DPP PKPI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso memutuskan untuk bergabung bersama poros politik yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. PKPI mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tanpa syarat.

Sebelum jumpa pers di Kantor DPP PKPI, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014), Sutiyoso mengatakan bahwa partainya memiliki kedekatan nasionalis dan visi misi yang sama dengan Jokowi-JK. Hal ini yang mendasari sikap PKPI untuk merapat ke gerbong koalisi yang kini telah terisi oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

"Ada kedekatan nasionalis dan visi misi yang sama. Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga dekat. Ini koalisi tanpa syarat," ujar Sutiyoso, Kamis sore.

Acara jumpa pers tersebut sedianya dimulai pada pukul 15.30. Namun, karena masih menunggu kehadiran Jokow-JK, yang masih mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, acara ini diundur. Hingga berita ini ditayangkan, acara deklarasi belum dimulai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Nasional
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Nasional
YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.