Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Bantah Hary Tanoe Berpaling ke Prabowo

Kompas.com - 20/05/2014, 14:05 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Hanura di DPR RI Syarifuddin Suding membantah kabar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo mendukung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2014. Ia menegaskan, hingga kini, bos MNC Group itu masih solid pada Partai Hanura.

"Itu kan kata Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra). Saya tidak melihat itu," ujarnya saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Ia mengatakan, Hary Tanoe juga tetap ikut mengawal hasil keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang memberikan wewenang kepada Ketua Umum Hanura Wiranto untuk menentukan koalisi partai. Saat ini Partai Hanura telah resmi berkoalisi dengan PDI-P serta mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ia yakin, keputusan ini sudah dipahami oleh semua kader Partai Hanura dengan baik. "Semua kader wajib mengamankan keputusan partai," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim bahwa Hary Tanoe akan bergabung dalam poros Gerindra. Ia mengatakan, Hary Tanoe mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta.

Hal itu berseberangan dengan sikap Hanura. Sesuai amanat Rapat Pimpinan Nasional I Hanura 2014, Wiranto diberi mandat untuk menentukan langkah politik dan arah koalisi partai dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Hari ini Wiranto telah mendeklarasikan dukungan Hanura kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-cawapres yang diusung oleh koalisi bersama PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com