Kompas.com - 16/05/2014, 18:51 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KOMPAS.com/ICHA RASTIKAGedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Haryadi Kumala sudah ke luar negeri sebelum dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Effendi Peranginangin mengatakan, Haryadi meninggalkan Indonesia pada 30 April 2014. Sementara, surat permintaan cegah dari KPK baru diterima Imigrasi pada 8 Mei 2014.

"Surat yang diterima dari KPK tanggal 8 Mei, tapi 30 April dia berangkatnya. Saya sudah cek semua, berangkat sebelum perintah pencegahan diterbitkan KPK," kata Effendi, saat dihubungi wartawan, Jumat (16/5/2014).

Hingga kini, menurutnya, Haryadi belum kembali ke Indonesia. Menurut catatan Imigrasi, Haryadi ke luar negeri dengan menumpang Singapura Airlines. Mengenai ke mana negara yang dituju Haryadi, Effendi mengaku tidak tahu.

"Yang tercatat di kami Singapura Airlines, tapi kita enggak tahu dia ke mana-ke mananya kan," ujarnya.

Selanjutnya, menurut Effendi, Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK terkait kemungkinan lembaga antikorupsi itu memeriksa Haryadi sebagai saksi. KPK meminta Imigrasi mencegah Haryadi bepergian ke luar negeri terkait kepentingan penyelidikan perjanjian pemanfaatan lahan tanah 20014. Pencegahan dilakukan jika sewaktu-waktu keterangannya diperlukan KPK, Haryadi tidak sedang berada di luar negeri.

"Ya normalnya dia pulang, setelah itu nanti balik koordinasi sama dengan KPK, tergantung permintaan KPK seperti apa," katanya.

Haryadi dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 Mei. Selain Haryadi, KPK meminta Imigrasi mencegah Komisaris PT BJA lainnya, Kwee Cahyadi Kumala terkait penyelidikan yang sama.

Adapun, PT BJA terseret dalam pusaran kasus dugaan suap tukar menukar hutan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kasus ini menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, serta perwakilan PT BJA Yohan Yap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, suap yang diterima Yasin, melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Muhammad Zairin, diduga terkait proses konversi hutan lindung menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT BJA. Untuk memuluskan konversi hutan itu, Yohan dari PT BJA diduga menyuap Yasin sebanyak Rp 4,5 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi alih fungsi hutan menjadi lahan perumahan komersial dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.