Kompas.com - 16/05/2014, 15:25 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Ekonomi Nasional Chairul Tanjung di kantor presiden, Jumat (16/5/2014). Chairul Tanjung menjadi calon kuat pengganti Hatta Rajasa sebagai Menteri Kooedinator Perekonomian. KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Ekonomi Nasional Chairul Tanjung di kantor presiden, Jumat (16/5/2014). Chairul Tanjung menjadi calon kuat pengganti Hatta Rajasa sebagai Menteri Kooedinator Perekonomian.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menerima pengunduran diri Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Jumat (16/5/2014). Presiden SBY resmi menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung sebagai pengganti Hatta.

"Saya telah mengambil keputusan untuk mengangkat Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru," ujar Presiden SBY, dalam jumpa pers, Jumat siang.

Sebelum menggelar jumpa pers, Presiden melakukan pertemuan tertutup dengan Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, dan juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Presiden menilai, Chairul Tanjung memiliki kecakapan, kemampuan, dan komitmen untuk mendorong pembangunan perekonomian di Tanah Air.

"Selama 5 tahun, Pak Chairul Tanjung bukan orang lain dalam jajaran kabinet dan pemerintah, dan KEN secara dekat membantu saya mengatasi persoalan ekonomi dan menyampaikan pandangannya agar kebijakan ditempuh pemerintah untuk memajukan ekonomi," paparnya.

Seperti diberitakan, pada Rabu (13/5/2014) lalu, Hatta sudah bertemu dengan Presiden bersama bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Hatta menyampaikan pengunduran diri sebagai menteri karena hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Mundurnya Hatta dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mundur dari jabatannya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.