Presiden SBY Tunjuk Chairul Tanjung Jadi Menko Perekonomian

Kompas.com - 16/05/2014, 15:25 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Ekonomi Nasional Chairul Tanjung di kantor presiden, Jumat (16/5/2014). Chairul Tanjung menjadi calon kuat pengganti Hatta Rajasa sebagai Menteri Kooedinator Perekonomian. KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Ekonomi Nasional Chairul Tanjung di kantor presiden, Jumat (16/5/2014). Chairul Tanjung menjadi calon kuat pengganti Hatta Rajasa sebagai Menteri Kooedinator Perekonomian.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menerima pengunduran diri Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Jumat (16/5/2014). Presiden SBY resmi menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung sebagai pengganti Hatta.

"Saya telah mengambil keputusan untuk mengangkat Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru," ujar Presiden SBY, dalam jumpa pers, Jumat siang.

Sebelum menggelar jumpa pers, Presiden melakukan pertemuan tertutup dengan Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, dan juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Presiden menilai, Chairul Tanjung memiliki kecakapan, kemampuan, dan komitmen untuk mendorong pembangunan perekonomian di Tanah Air.

"Selama 5 tahun, Pak Chairul Tanjung bukan orang lain dalam jajaran kabinet dan pemerintah, dan KEN secara dekat membantu saya mengatasi persoalan ekonomi dan menyampaikan pandangannya agar kebijakan ditempuh pemerintah untuk memajukan ekonomi," paparnya.

Seperti diberitakan, pada Rabu (13/5/2014) lalu, Hatta sudah bertemu dengan Presiden bersama bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Hatta menyampaikan pengunduran diri sebagai menteri karena hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Mundurnya Hatta dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mundur dari jabatannya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.