Kompas.com - 12/05/2014, 23:09 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- PDI Perjuangan berhasil memenangi Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan 18,95 persen suara dan menjadi jawara di 17 dari 33 provinsi. Ternyata, meski memenangi perolehan suara di 17 provinsi, PDI-P tak mampu merebut kursi DPR di tiga provinsi.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Komisi (SK) Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2014, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, yaitu 23.681.471 suara. Sebanyak 109 kursi PDI Perjuangan direbut dari 30 provinsi. Tiga provinsi yang tidak turut menyumbang kursi bagi PDI Perjuangan adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

PDI-P paling banyak mendapatkan kursi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan masing-masing 18 kursi. Sebaran kursi lainnya didapat dari provinsi:

1. Aceh, 1 kursi
2. Sumatera Utara, 4 kursi
3. Sumatera Barat, 2 kursi
4. Riau, 2 kursi
5. Jambi, 1 kursi
6. Sumatera Selatan, 3 kursi
7. Bengkulu, 1 kursi
8. Lampung, 4 kursi
9. Bangka Belitung, 1 kursi
10. Kepulauan Riau, 1 kursi
11. Jakarta, 6 kursi
12. Yogyakarta, 2 kursi
13. Jawa Timur, 17 kursi
14. Banten, 4 kursi
15. Bali, 4 kursi
16. Nusa Tenggara Barat, 1 kursi
17. Nusa Tenggara Barat, 2 kursi
18. Kalimantan Barat, 3 kursi
19. Kalimantan Tengah, 2 kursi
20. Kalimantan Timur, 1 kursi
21. Kalimantan Selatan, 1 kursi
22. Sulawesi Utara, 2 kursi
23. Sulawesi Tengah, 1 kursi
24. Sulawesi Selatan, 2 kursi
25. Maluku, 1 kursi
26. Maluku Utara, 1 kursi
27. Papua, 2 kursi
28. Papua Barat 1 kursi

KPU baru mengumumkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD pada Rabu (14/6/2014).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Nasional
Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Nasional
Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X