Kata Sri Mulyani soal Pernyataan Pers Boediono Saat Krisis 2008

Kompas.com - 02/05/2014, 21:48 WIB
Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANAManaging Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, terpaksa mengeluarkan siaran pers tanggal 14 November 2008 bahwa kondisi perekonomian Indonesia stabil. Menurut dia, ketika itu Boediono ingin membuat masyarakat tetap tenang meski beredar rumor akan terjadi krisis.

"Tujuan siaran pers itu adalah untuk menenangkan masyarakat. Kalau Anda sebagai Gubernur BI mengatakan sistem keuangan perbankan tidak stabil, ya sama saja Anda mengundang orang untuk panik," kata Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Siaran pers itu dikeluarkan saat kondisi perbankan dunia tidak stabil akibat persoalan Lehman Brothers. Saat itu juga beredar rumor bahwa di beberapa wilayah Indonesia telah terjadi antrean di bank. Selain itu, sebenarnya ada 23 bank yang tidak sehat.

"Tugas pemerintah menjaga perekonomian rakyat. Siapa pun pemerintah tidak akan katakan, eh ada 23 bank lho yang rapuh," ujarnya.

Meski BI menyatakan kondisi perekonomian Indonesia stabil, salah satu yang dinyatakan tidak sehat, yaitu Bank Century, mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Sri Mulyani, hal itu dilakukan sebagai langkah penyelamatan Bank Century agar tidak berdampak pada bank lain. Keputusan itu, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah terjadi krisis seperti tahun 1997-1998. 

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah khawatir masyarakat secara massal akan mengambil uangnya di bank jika diumumkan kondisi perekonomian tidak stabil. Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank menjadi panik.

"Kalau semua rakyat berpikir seperti itu, orang akan langsung ambil uangnya (di bank). Itu yang terjadi tahun 1997. Itulah yang saya ingin hindari tahun 2008," jelasnya.

Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 21 November 2008, Sri Mulyani selaku Ketua KSSK menyampaikan bahwa telah memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X