Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Koalisi Ramping, PDI-P Siap Terima Kritik

Kompas.com - 29/04/2014, 18:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto tidak khawatir koalisi ramping yang dirancang PDI-P akan mempersulit jalan pemerintahan mendatang seandainya partai tersebut menang dalam pemilu. Sebaliknya, Hasto menilai bahwa semakin banyak partai oposisi akan semakin baik bagi pemerintah untuk mendapatkan masukan maupun kritik.

"Ketika PDI-P dipercaya rakyat nanti, kami memberikan tempat untuk partai politik yang menyatakan diri, karena kesadaran membangun demokrasi yang sehat untuk berada di luar pemerintahan, untuk mengawasi, memberikan masukan dan kritik, melakukan check and balances," kata Hasto di Media Center JKW4P, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Hasto mengatakan, partainya tidak mau membangun koalisi seperti yang dibangun oleh Partai Demokrat selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hasto mengakui, koalisi besar memang membuat program pemerintah berjalan lancar. Namun, menurutnya, tidak sedikit dari program-program itu yang tidak bersifat pro terhadap rakyat kecil. Hasto menilai, hal itu bisa terjadi karena program diambil sendiri tanpa mempertimbangkan kritik dan masukan dari partai oposisi.

"Kami belajar betul dengan koalisi yang lalu. Jadi, koalisi kita ini tidak akan terjebak ke dalam mayoritas tunggal yang hanya mementingkan pada dominasi kekuasaan dibanding agenda pemerintahan yang pro rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, PDI-P masih tetap akan berkoalisi dengan Partai Nasdem yang sudah setuju untuk tidak bagi-bagi kursi dalam pemerintahan. Jika ada partai lain yang mempunyai komitmen seperti itu, Hasto menyatakan bahwa partainya siap menerima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com