Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alumni Trisakti Tolak Pilih Capres Pelanggar HAM

Kompas.com - 27/04/2014, 16:29 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Keluarga Besar Alumni Universitas Trisakti Indra P Simatupang berharap agar Presiden RI yang terpilih dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 tidak terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia mengimbau agar seluruh alumni Trisakti tidak melupakan peristiwa reformasi 1998, yang menelan korban jiwa dari mahasiswa Trisakti.

"Sekarang kita tahu, ada capres yang terkait dengan kasus HAM. Kita tidak boleh pilih itu. Kita harus pilih capres yang benar-benar bersih, termasuk bersih dari pelanggaran HAM," kata Indra seusai deklarasi dukungan Keluarga Besar Alumni Trisakti kepada capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, di Cikini Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Indra menolak menyebutkan nama calon presiden mana yang terbukti sebagai pelanggar HAM. Namun, keteguhan dukungan kepada capres yang bersih dari kasus HAM ini karena menurut dia, hingga saat ini, keluarga besar Trisakti masih terlukai dengan tragedi HAM yang menewaskan mahasiswa Trisakti pada reformasi 1998 lalu.

Selain menolak capres yang memiliki catatan hitam dalam penegakan HAM, para alumni Universitas Trisakti melakukan deklarasi mendukung capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Dalam pernyataan sikapnya, alumni Trisakti optimistis bahwa tahun ini dapat menjadi momentum perubahan karena kehadiran sosok Jokowi. Mereka menilai Jokowi memiliki karakter pemimpin yang telah teruji dari bawah dan mampu membawa perubahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com