Kompas.com - 21/04/2014, 10:29 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).
EditorSandro Gatra


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Keputusan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak dinilai telah melukai hati kader PPP di daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY Ma'sum Amrullah di Yogyakarta, Senin (21/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

"Kami di daerah menentang keras keputusan Suryadharma Ali. Dia sudah tidak komitmen terhadap aturan internal partai," kata Ma'sum.

Menurut dia, sikap Suryadharma telah melukai hati kader di lapangan sejak menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Sikap itu dinilainya juga menerjang aturan main yang di antaranya diusulkan oleh Suryadharma sendiri. Suryadharma pernah melarang kader PPP mendukung partai kompetitor.

"Tiba-tiba dia menghadiri kampanye partai kompetitor kami, itu sangat tidak etis dan itu betul-betul melukai teman-teman kader yang telah berjibaku, berdarah-darah di lapangan. Beliau kan belum pernah merasakan bagaimana sakit dan pahitnya kami di lapangan untuk menggalang dukungan, tahu-tahu DPP dapat sekian juta suara," katanya.

Menurut dia, keputusan Suryadharma untuk mendukung Prabowo telah keluar dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan muktamar.

"Intinya sudah keluar dari keputusan muktamar, keputusan Rakernas Kediri, serta Rakernas Bandung. Sesuai yang sudah diputuskan secara nasional bahwa capres dan cawapres akan diumumkan setelah hasil pemilu legislatif," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mekanisme pengambilan kebijakan politik partai, kata dia, harus melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) atau setidak-tidaknya melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Tapi, kalau beliau keluar (dari keputusan), otomatis tetap harus kena sanksi. Ormas saja ada aturan mainnya, " kata Ma'sum Amrullah.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa deklarasi dukungan yang ia sampaikan kepada Prabowo, pada Jumat (18/4/2014), bukan sikap resmi PPP. Menurutnya, dukungan itu belum formal dinyatakan sebagai koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Nasional
Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Nasional
Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Nasional
Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Nasional
Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.