Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP DIY: Dukung Prabowo, Suryadharma Lukai Hati Kader

Kompas.com - 21/04/2014, 10:29 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Keputusan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak dinilai telah melukai hati kader PPP di daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY Ma'sum Amrullah di Yogyakarta, Senin (21/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

"Kami di daerah menentang keras keputusan Suryadharma Ali. Dia sudah tidak komitmen terhadap aturan internal partai," kata Ma'sum.

Menurut dia, sikap Suryadharma telah melukai hati kader di lapangan sejak menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Sikap itu dinilainya juga menerjang aturan main yang di antaranya diusulkan oleh Suryadharma sendiri. Suryadharma pernah melarang kader PPP mendukung partai kompetitor.

"Tiba-tiba dia menghadiri kampanye partai kompetitor kami, itu sangat tidak etis dan itu betul-betul melukai teman-teman kader yang telah berjibaku, berdarah-darah di lapangan. Beliau kan belum pernah merasakan bagaimana sakit dan pahitnya kami di lapangan untuk menggalang dukungan, tahu-tahu DPP dapat sekian juta suara," katanya.

Menurut dia, keputusan Suryadharma untuk mendukung Prabowo telah keluar dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan muktamar.

"Intinya sudah keluar dari keputusan muktamar, keputusan Rakernas Kediri, serta Rakernas Bandung. Sesuai yang sudah diputuskan secara nasional bahwa capres dan cawapres akan diumumkan setelah hasil pemilu legislatif," katanya.

Mekanisme pengambilan kebijakan politik partai, kata dia, harus melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) atau setidak-tidaknya melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Tapi, kalau beliau keluar (dari keputusan), otomatis tetap harus kena sanksi. Ormas saja ada aturan mainnya, " kata Ma'sum Amrullah.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa deklarasi dukungan yang ia sampaikan kepada Prabowo, pada Jumat (18/4/2014), bukan sikap resmi PPP. Menurutnya, dukungan itu belum formal dinyatakan sebagai koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com