Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Waktu yang Tepat Partai Islam-Nasionalis Bersatu

Kompas.com - 19/04/2014, 11:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya akumulasi perkiraan perolehan suara partai berbasis massa Islam dalam pemilu legislatif dianggap menjadi modal penting untuk dapat memajukan calon sendiri pada Pemilu Presiden 2014.

Perkiraan perolehan suara itu disebut sebagai momentum yang tak boleh dilepaskan bila alasan mengusung pasangan calon sendiri itu adalah memenangkan pilpres untuk kepemimpinan yang amanah.

"Perolehan suaranya tinggi, tertinggi sejak 1999, maka harus dijadikan momentum. Kenapa kita nggak berkumpul, membicarakan sesuatu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo, dalam diskusi politik di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Dradjad mengatakan, pertimbangan soal momentum tersebut menjadi salah satu pendorong semua perwakilan partai berbasis massa Islam untuk menggelar pertemuan tertutup di Cikini pada Kamis (17/4/2014) malam.

Menurut Dradjad, pertemuan itu bertujuan merespons aspirasi dari ormas Islam agar partai berbasis massa Islam mengusung calon sendiri pada Pilpres 2014.

Semua partai berbasis massa Islam diminta bersatu, bergabung dengan partai-partai nasionalis untuk membangun koalisi demi menciptakan kepemimpinan yang solid.

Dradjad berkeyakinan, kemajemukan Indonesia tak akan mampu dikelola oleh satu golongan tertentu saja. "Indonesia ini ibarat sajadah panjang dengan beragam warnanya. Koalisi partai Islam dan nasionalis ini berdampak dahsyat, seperti bola salju, dan dapat menekan angka golput," ucapnya.

Pada Kamis (17/4/2014) lalu, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan untuk membentuk koalisi Indonesia Raya. Koalisi ini digagas untuk menyempurnakan koalisi poros tengah, koalisi yang dibentuk setelah Pemilu 1999.

Amien berharap koalisi Indonesia Raya dapat menggandeng sebanyak-banyaknya partai politik peserta pemilu. Dradjad mengatakan, ada empat partai yang saat ini telah berkomunikasi intens terkait koalisi Indonesia Raya. Namun, dia belum mau menyebutkan empat partai yang dia maksudkan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com