Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transjakarta Koridor Manggarai-Kampus UI Dinilai Tak Tepat

Kompas.com - 14/04/2014, 20:33 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto menilai, rencana pembangunan rute transjakarta koridor 14 (Manggarai-Kampus Universitas Indonesia) tidak tepat. Selain bersinggungan dengan rute kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor, pembangunan jalur yang sebagiannya akan dibuat layang (elevated) itu tidak didukung ketersediaan ruang yang cukup. Ia mengatakan, median jalan raya Kalibata, Pasar Minggu, dan Depok tergolong sempit.

Yoga menjelaskan, pembangunan jalur layang itu mengharuskan beberapa titik trotoar di kawasan tersebut diambil untuk tempat tangga.

"Padahal, kalau kita lihat di jalur itu trotoarnya juga tidak terlalu lebar. Dengan elevated itu orang kan kalau mau ke halte harus naik tangga. Tangga itu harus ngambil trotoar. Lebar tangganya mau berapa meter? Padahal, kalau untuk naik ke atas itu kan butuh tangga yang lebar," kata Yoga kepada Kompas.com di kantor ITDP, Balaikota Jakarta, Senin (14/4/2014).

Selain itu, kata dia, pembangunan jalur layang akan membuat halte berada pada ketinggian yang cukup sulit dijangkau oleh penumpang, mengingat tingginya jalur layang yang diperkirakan akan melebihi lima meter.

"Lagi pula, halte nanti tingginya mau berapa meter. Untuk JPO saja tingginya lima meter, jadi itu pasti lebih dari itu. Nanti malah butuh cost gede, mungkin untuk elevator," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Yoga, pembangunan jalur transjakarta layang akan memakan biaya yang cukup tinggi. Karena itu, lanjutnya, alangkah lebih baik jika pembangunan koridor tersebut dibatalkan.

"Busway layang bukan sesuatu yang aneh, di China juga ada. Tapi, kan ketersediaan ruang di bawahnya juga harus luas. Jadi, kami kurang setuju pembangunan koridor ini karena lebih kepada ketersediaan ruangnya yang agak maksa," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan memulai pembangunan tiga koridor transjakarta pada tahun ini. Sejak dicanangkan pada 2004, transjakarta ditargetkan akan melayani 15 koridor.

Saat ini, transjakarta telah melayani 12 koridor. Koridor 14 merupakan satu dari tiga koridor tersisa yang belum dibangun. Dua koridor lainnya masing-masing koridor 13 (Ciledug-Blok M) dan koridor 15 (Blok M-Kalimalang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com