Kompas.com - 13/04/2014, 15:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun kabinet yang bersih dari korupsi dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, dalam membangun koalisi, PDI-P ingin menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri dengan partai lain. Sejauh ini, baru Partai Nasdem yang menerima konsep koalisi PDI-P tersebut.

"Presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet adalah orang-orang yang tidak tersangkut korupsi, tidak cenderung melakukan korupsi, tidak pernah terduga dengan hal-hal yang menjadi masalah korupsi. Ini yang menjadi penting, mulai mengerucut ke situ, jangan sampai by product kerjasama atau koalisi ini menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat," kata PDI-P Ario Bimo di Jakarta, Minggu (12/4/2014).

Menurut Ario, belajar dari pengalaman koalisi Pemerintah selama ini, kabinet yang dibangun dengan dasar bagi-bagi kursi menteri justru merugikan masyarakat. Sementara koalisi yang akan dibangun Jokowi nantinya, menurut Ario, tidak berdasarkan konfigurasi politik di parlemen.

Ario mengatakan, dasar koalisi yang akan dibentuk Jokowi nantinya adalah platform yang disepakati bersama.

"Bagaimana konsep soal kedaulatan pangan misalnya, kedaulatan energi, kedaulatan wilayah, dibicarakan dulu. Untuk membicarakan masalah ini, perlu kriteria penyelesaian masalah, siapa orangnya yang tepat mengatasi," tutur Ario.

Platform ini kemudian menjadi komitmen yang dipegang setiap partai dalam koalisi. Mengenai penunjukan menteri-menteri kabinet, menurut Ario, hal itu akan menjadi kewenangan Jokowi selaku presiden jika terpilih nanti. Namun, dalam menentukan menteri-menterinya, katanya, Jokowi akan mempertimbangkan kompetensi nama-nama yang diajukan.

"Ya dimulai dari membahas persoalan, kriteria, mencari orang. Kalau dulu kan modelnya langsung mencari orang. Lalu nanti kriteria diserahkan, yang memilih orang saya kira Jokowi," ucap Ario.

Menurutnya, PDIP kemungkinan akan merapat dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jokowi telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ario juga mengatakan, kedua partai itu sudah mengajukan nama yang ditawarkan sebagai bakal calon wakil presiden bagi Jokowi. "Sudah, tapi belum diomongkan, paling lambat 15 Mei sudah oke," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.