Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Kalau Tidak Bagi-bagi Kursi, Mau Dimakan Sendiri?

Kompas.com - 13/04/2014, 13:16 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, bagi-bagi kursi di dalam koalisi partai politik di pemerintahan itu merupakan hal yang wajar. Ia justru mempertanyakan sikap partai yang tidak ingin berbagi kursi di dalam pemerintahan.

“Kalau tidak bagi-bagi kursi, terus mau dimakan sendiri? Kalau tidak bagi-bagi kursi, omong kosong itu,” kata Fadli saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/4/2014).

Menurut Fadli, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara lain seperti di Eropa dan Amerika juga menerapkan hal yang sama. Hal itu dilakukan guna memperkuat koalisi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Meski begitu, ia mengatakan, kursi yang nantinya dibagikan, tak harus selalu diduduki oleh para elit partai politik tertentu. Menurutnya, kursi-kursi itu bisa diduduki oleh para profesional yang dianggap berkompeten untuk menduduki posisi tersebut. “Menurut saya ahistoris, tidak ada negara yang tidak menerapkan sistem itu,” katanya.

Sebelumnya, bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.

"Kita mempunyai sebuah platform yang sama. Ini yang ingin kita bangun ke depan. Kemudian juga membuang jauh-jauh karakter transaksional, karakter bagi-bagi kursi, karakter bagi-bagi menteri. Kami, PDI-P dan Nasdem setuju dengan itu," kata Jokowi di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com