Banyak Kejutan di Hitung Cepat, Ada Apa dengan Survei?

Partai-partai politik berbasis massa Islam, selain Partai Bulan Bintang yang diperkirakan bakal tersungkur pada Pemilu 2014, justru berkibar. Partai Hanura dan Partai Nasdem yang sempat digadang-gadang bakal melejit ternyata justru mendapatkan suara lebih rendah dibandingkan partai-partai berbasis massa Islam.

Ada apa dengan lembaga-lembaga dan data-data survei ini? "Saya kira, alat baca dalam survei sudah tidak memadai untuk mendalami perubahan sosial di masyarakat," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, saat dihubungi Rabu malam.

Perolehan suara PKS yang diperkirakan berbagai lembaga survei bahkan tak cukup untuk mengirimkan wakil ke Senayan justru masih "baik-baik saja" di kisaran 7 persen seperti capaian pada Pemilu 2009.

Sepanjang 2014 sampai dengan hari pemungutan suara, tak bisa dimungkiri partai ini dihajar habis-habisan dengan kasus dugaan korupsi kuota impor sapi dan segala "kembang-kembangnya".

"Saya kira, ada pula perubahan orientasi lembaga survei," imbuh Anis. Menurut dia, lembaga survei yang bertebaran pada hari ini bukan lagi alat untuk membaca realita, melainkan telah menjadi alat kampanye.

Karena itu, kata Anis, hasil survei yang bertebaran selama ini pun menjadi sangat bias. Dia mengatakan, hasil hitung cepat yang sudah masuk ke basis data partainya hingga Rabu menjelang tengah malam sudah sesuai dengan perkiraan internal mereka.

Kecaman lebih lantang terhadap lembaga survei dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo. "Beberapa lembaga survei telah melacurkan integritas dan obyektivitas ilmiah," ujar dia saat dihubungi, Rabu malam.

Perolehan suara hitung cepat untuk partai-partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, merupakan bukti tegas tak validnya beragam hasil survei yang selama ini bertebaran.

"Partai-partai (berbasis massa) Islam yang katanya akan hilang, faktanya justru memperlihatkan kenaikan untuk PAN, PPP, dan PKB," papar Dradjad. "Yang turun justru Demokrat dan Golkar," kata dia. Dradjad pun menyisipkan catatan pada tak terbuktinya "Jokowi Effect" untuk dukungan suara PDI-P.

"(Karenanya) mereka bukan lembaga survei, melainkan (lembaga) propaganda," tuding Dradjad, terutama untuk beberapa lembaga survei yang menurut dia menyajikan data jauh dari kata akurat.

"Mereka lebih jelek daripada pejabat yang korupsi karena yang mereka selewengkan adalah keilmuan, yang itu hanya untuk kepentingan politik dan finansial sesaat," imbuh Dradjad. "Kalau di pasar keuangan (sebagai analogi), para lembaga survei itu pasti sudah hangus sekarang."