Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2014, 10:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku kecewa dengan Badan Pengawas Pemillihan Umum (Bawaslu) yang dinilainya berlebihan menyoroti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ruhut menilai Bawaslu tergesa-gesa menuduh SBY menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Demokrat.

Ruhut mengatakan, tuduhan serupa tak pernah diberikan pada kepala negara sebelum Presiden SBY. "Apa lupa Bu Mega (Megawati) waktu jadi presiden juga ketua umum partai? Pak JK (Jusuf Kalla) juga waktu jadi Wakil Presiden masih berkampanye untuk partainya," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (7/4/2014).

Meski demikian, kata Ruhut, pihaknya tetap menghormati dan mematuhi panggilan Bawaslu. Buktinya, ucap dia, utusan Sekretariat Negara memenuhi panggilan Bawaslu di akhir pekan lalu untuk memberikan klarifikasi. Menurut Ruhut, SBY tak memenuhi panggilan karena belum menerima surat panggilan resmi dari Bawaslu.

Ruhut menyatakan bahwa SBY tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Fasilitas keamanan dan pesawat kepresidenan dianggap Ruhut sebagai fasilitas yang melekat kepada SBY.

"Tapi Pak SBY tetap menghitung, beliau keluarkan juga uang pribadi untuk kegiatan kampanye. Bawaslu ini kan orang kompeten, semuanya cerdas, jadi tolonglah, Pak SBY tak melanggar aturan," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak Bawaslu menyatakan telah memeriksa pengurus Demokrat dan pihak Setneg. Untuk itu, SBY tidak perlu lagi menghadiri pemeriksaan tersebut.

SBY bertolak ke Lampung setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, SBY berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan PD. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah meski dalam kepentingan kampanye. Belakangan Mensesneg Sudi Silalahi meralat dengan menyebut biaya ditanggung partai.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com