Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Jenderal Perang di Media Sosial

Kompas.com - 07/04/2014, 09:19 WIB


KOMPAS.com
- MASA tenang telah tiba, tetapi di media sosial suasana ”panas” tetap terasa. Perang justru makin terbuka. Tak sekadar perang program milik sendiri, beberapa akun diindikasikan sengaja melempar kampanye hitam yang menyerang kubu lain secara terbuka.

Hal yang melegakan, kampanye hitam kebanyakan berasal bukan dari akun-akun resmi partai politik. Karena itu, tak ada alasan perang di media sosial ini layak dilanjutkan di dunia nyata. Apa pun yang terjadi di media sosial, inilah dinamika dari teknologi canggih yang harus disikapi secara sederhana: dengarkan kata hati saja.

Lewat bantuan mesin analisis dari Politicawave, Kompas menelusuri akun-akun para ”jenderal perang” yang menjadi penabuh genderang kampanye dari tiap-tiap parpol. Selama sepekan terakhir, Politicawave menganalisis percakapan di media sosial, terutama Twitter, menyangkut ke-12 parpol nasional.

Hasilnya, didapatkan peta jaringan interaksi percakapan tiap parpol dalam pola mention map. Dalam peta jaringan tersebut, muncul akun-akun para aktor yang terlibat intensif dan dominan terkait dengan isu parpol tersebut.

”Tidak semua akun di sini adalah akun-akun pendukungnya. Ada akun penyerang dan media juga yang terdeteksi. Tapi, akun-akun jenderal perangnya juga bisa dilihat di peta jaringan ini,” kata Yose Rizal, Direktur Politicawave. Di peta jaringan percakapan ini, akun ”bot” sudah dibuang.

Fakta menarik, ternyata tak semua parpol memiliki jenderal perang yang dominan di media sosial. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada partai papan menengah ke bawah. Namun, partai papan atas juga tak semuanya memiliki serangan yang signifikan dan terpola.

Pada dasarnya, tak semua akun yang terjaring adalah akun resmi milik parpol bersangkutan. Juga perlu ditegaskan, tak semua akun resmi yang sengaja dibuat oleh parpol terjaring sebagai akun dominan.

Sebaliknya, suka tidak suka, akun-akun simpatisan dan sukarelawan yang sepertinya biasa saja terjaring dalam peta ini dan secara tak sengaja menjadi ”jenderal perang” dari parpol yang bersangkutan.

Peta jaringan paling mudah dibaca adalah milik PKS. Dari PKS, muncul akun @pkspiyungan yang daya tahannya dalam kampanye di media sosial sulit ditandingi. Muncul juga akun @hafidz_ary dan @pkswatch yang membela PKS.

Juru Bicara DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (6/4), menjelaskan, PKS memiliki sekitar 300.000 prajurit di media sosial. Selain mengelola isu untuk dibahas, para prajurit itu juga bertugas memantau ”serangan” terhadap PKS.

Mayoritas prajurit di media sosial adalah kader. ”Sekitar 10 persen dari 300.000 itu adalah anak kader,” katanya.

DPP PKS sendiri hanya memiliki satu akun resmi di Twitter, yakni @pksejahtera.

Dari PAN tercatat @alvinlie21, @pan_marissa, dan @hr_fans. PAN termasuk partai yang tidak secara masif mengerahkan para prajurit media sosial untuk berkampanye.

Alvin Lie mengakui, dirinya bukanlah orang yang ditugasi untuk mengampanyekan PAN di media sosial. ”Saya hanya terpanggil secara moril untuk ikut membantu sosialisasi PAN,” ujarnya.

PAN, kata Alvin Lie, memang mengimbau para kader untuk memanfaatkan media sosial. ”Tapi, kami tak ada program khusus untuk membuat cyber army. Saya sendiri hanya meluangkan waktu senggang untuk main Twitter,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com