Gugatan Yusril Gagal di MK, PBB Berharap Ada Poros Tengah

Kompas.com - 03/04/2014, 12:06 WIB
Ilustrasi Poros Tengah Jilid II Kompas.comIlustrasi Poros Tengah Jilid II
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Bulan Bintang (PBB) kini tidak lagi bersikeras mengajukan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai bakal calon presiden setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yusril soal Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Kini PBB berharap adanya koalisi partai Islam untuk mengusung satu bakal capres.

"Semenjak gugatan ke MK, Bang Yusril ditolak soal pemilu serantak, otomatis harus berkoalisi. Ada beberapa kemungkinan, tetapi kami berharap adanya poros tengah partai Islam," ujar Sekretaris Jenderal PBB BM Wibowo saat dihubungi Kamis (3/4/2014).

Wibowo mengaku, lima partai Islam saat ini seperti PBB, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah membicarakan kemungkinan ini. Namun, semua partai masih belum menyepakati calon presiden yang akan diusung koalisi.

Wibowo memperkirakan, pada pemilihan legislatif nanti, suara partai-partai Islam tidak akan dominan dengan prediksi sekitar 3-5 persen. Oleh karena itu, jika semua partai Islam ini bergabung, maka bisa membuat koalisi baru selain koalisi bakal capres Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto.

"Kalau ada tokoh Islam yang cukup kuat bisa diajukan, koalisi ini mungkin. Saya yakin pasti di antara capres-capres dari partai Islam ini ada yang muncul," katanya.

Meski demikian, Wibowo menyatakan partainya tetap akan realistis. Jika antar-partai Islam tidak memperoleh kesepakatan, maka PBB akan memilih bergabung ke partai berhaluan nasionalis. Dia tidak menampik adanya komunikasi yang kini tengah dibangun PBB dengan PDI-P.

Sebelumnya, poros tengah sempat diwacanakan oleh PPP. Namun, wacana pembentukan poros ini tak mendapat respons yang baik karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak percaya lagi dengan koalisi partai Islam setelah presiden ketiga RI, Abdurrahman Wahid, dijatuhkan oleh poros tengah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X