Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD: Pembelian Tank Leopard Tepat

Kompas.com - 30/03/2014, 22:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, tank Leopard yang dibeli TNI AD tidak akan merusak jalan yang ada di Indonesia. Menurutnya, kualitas jalan yang dibangun pemerintah telah memenuhi spesifikasi standar kebutuhan jalan yang dapat dilalui tank tersebut.

"Tank Leopard sangat memenuhi syarat penggunaan jalan Kelas I dan Kelas II di Indonesia sesuai (ketentuan yang diatur di dalam) Perda Muatan Sumbu Terberat," kata Andika melalui keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (30/3/2014).

Ia menjelaskan, Leopard memang memiliki berat mencapai 60 ton. Namun, tekanan jejak pada tanah yang dihasilkan tank tersebut hanya sebesar 8,9 ton/M2. Sementara, tekanan jejak yang dapat ditahan oleh jalan Kelas I dan Kelas II bisa lebih dari 8 ton/M2.

Lebih jauh, ia mengatakan, jika beban terbagi rata tank Leopard pada jembatan Kelas A dan Kelas B hanyalah sebesar 2.38 kNm2. Pada umumnya, jembatan di Indonesia beban terbagi rata yang dapat ditahan mencapai 4.46 kN/m2 untuk jembatan dengan lebar 6 meter dan panjang 40 meter.

"Tank Leopard juga mampu bermanuver off road di permukaan berlumpur dan di permukaan sungai hingga kedalaman 4 meter," ujarnya.

Andika menambahkan, saat ini setidaknya ada 140 negara yang menggunakan MBT (Main Battle Tank) dengan 65 jenis yang berbeda. Khusus tank Leopard, setidaknya ada 20 negara yang kini menggunakannya, seperti Australia, Austria, Brazil, Canada, Chili, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Lebanon, Norwegia, Polandia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki.

"Dari 20 negara tersebut, hanya tiga negara yang memiliki wilayah padang pasir. Sebanyak 85 persen dari negara-negara tersebut tidak memiliki padang pasir," tandasnya.

Ia mengungkapkan, 103 unit tank Leopard yang dibeli TNI AD akan segera didistribusikan. Setidaknya ada lima tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan tank tersebut, yaitu Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (41 unit), Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (41 unit), Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (4 unit), Kompi Kavaleri CAMB, Sentul (15 unit), dan Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (4 unit).

"Dari kebutuhan 103 garasi tank Leopard, 82 di antaranya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut. Sisanya akan diselesaikan tahun 2014," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Habibie mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard. Menurut dia, tank Leopard tak cocok sebagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. 

"Kita impor tank Leopard itu untuk apa? Itu kan untuk negara padang pasir, bukan negara maritim," papar Habibie di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

"Skenario perang berubah. Sekarang pembuat tank itu mencari orang yang mau bayar besi tuanya. Pakai dong otaknya," ujar Habibie.

Terlebih lagi, lanjut dia, tank tersebut memiliki berat mencapai 60 ton. Alat seberat itu, menurut Habibie, tidak akan cocok dioperasikan di Indonesia.

"Belum tentu bisa lewat jembatan, tidak kuat nanti jembatannya. Dan, saya dengar akan datang langsung 120 (buah), mau taruh di mana?" ujarnya. 

Habibie meyakini Kementerian Pertahanan sudah mengetahui kondisi- kondisi teknis itu. Namun, menurut dia, Kemenhan sepertinya lebih mementingkan unsur ekonomi dibandingkan unsur teknis dari pembelian tank itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com