Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Perlu Pendamping yang Saling Mengisi seperti Basuki

Kompas.com - 27/03/2014, 20:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif The Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat menilai calon wakil persiden yang akan mendampingi calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, memiliki peran besar. Peran itu sudah ditunjukkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau Jokowi capres dan nantinya jadi presiden, tapi pendampingnya tidak bisa mengisi, ya bisa tidak sukses," kata Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Hasan berpendapat duet Jokowi-Basuki merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Menurutnya, saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012, warga Jakarta tidak hanya melihat sosok Jokowi, tetapi juga Basuki. Mereka berdua dicintai masyarakat karena saling mendukung dan tidak berebut popularitas.

Ia mengatakan, Jokowi merupakan tokoh yang pandai dalam hal legitimasi terhadap lingkungan. Jokowi pandai berkomunikasi dan melakukan pendekatan kepada warga yang menetap di bantaran kali dan warga lain yang melanggar peraturan daerah. Hal itu menyebabkan kebijakan Jokowi tidak ditentang dengan pergolakan keras.

Mengenai Basuki, Hasan mengatakan bahwa mantan anggota DPR RI itu lebih senang menjalankan peran "di balik layar". Basuki berperan menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diputuskan sehingga keduanya saling mengisi dan berkesinambungan.

"Coba kalau Ahok (Basuki) juga ikut blusukan seperti Jokowi, Jokowi keluar dari gorong-gorong dan Ahok keluar dari comberan, ingin masuk televisi, berebut popularitas, ya bisa ribut, makanya mereka paket yang seimbang," kata Hasan.

Contoh lain disebutkannya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Hasan, andai Basuki dengan gayanya yang tegas melakukan penertiban, mungkin saja PKL masih tetap bertahan berdagang di pinggir jalan. Hal itu bisa saja terjadi karena masih banyak warga yang belum dapat menerima dengan baik sikap dan pernyataan keras Basuki. Namun, karena pendekatan lapangan dilakukan oleh Jokowi, pedagang bersedia direlokasi ke Blok G Tanah Abang.

"Kalau Ahok sendiri yang ke Tanah Abang, mungkin warga pada marah-marah. Tapi, Jokowi yang mengambil peran itu dan hal itu juga yang membuat Jokowi populer," kata Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com