JAKARTA, KOMPAS.com — Suara masyarakat kurang mampu yang hidup di wilayah terpencil acap tak pernah terdengar. Mereka jauh dari jangkauan media.
Akibatnya, meski memiliki hak bersuara sebagai warga negara, aspirasi mereka kerap hanya terpendam di hati, tidak tersampaikan kepada khalayak, apalagi para pejabat publik.
Atas dasar pertimbangan itu, HuMa—organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba—menggagas sebuah media alternatif menyuarakan aspirasi warga negara yang tinggal di pelosok.
"HuMa sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intensif dengan orang kampung memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden. Media alternatif ini menggunakan teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon seluler yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa," kata Direktur Ekesekutif HuMa Andiko Sutan Mancayo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/3/2014) siang.
HuMa adalah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian pada isu pembaruan hukum pada bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaruan hukum SDA yang digagas HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial, budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis.
Video yang diberi judul "Suara Orang Kampung untuk Perubahan" itu menampung suara masyarakat pedesaan dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Bengkulu, Banten, Bogor, Malinau, dan Sulawesi.
Suara orang kampung
Video dimulai dengan menampilkan terlebih dahulu potongan gambar seputar pemilu, mulai dari kampanye hingga pencoblosan. Karena dibuat dengan kamera telepon seluler, kualitas gambar dan suara dari video itu tidak jernih. Namun, hal tersebut justru mengesankan prinsip kesederhanaan dan apa adanya dari masyarakat pedesaan.
"Harapan saya kepada bapak presiden yang terpilih nanti bisa menyelesaikan konflik sosial seperti perebutan lahan perkebunan. Ini harus dipertimbangkan lekat-lekat agar pemimpin dapat melakukan negosiasi, ke depannya (agar lahan) diberikan tanda atau patok masing-masing," ujarnya.
"Di Kabupaten Lebong ini ada banyak daerah yang belum bisa dimasuki kendaraan, baik itu roda empat ataupun roda dua. Jadi, harapannya pemerintah bisa membantu masyarakat di sini yang terisolasi. Bisa diadakan pembangunan insfratuktur yang juga bisa mengembangkan SDM. Jadi, SDM bisa lebih maju dari sekarang," ujarnya.
Hutan adat
Masyarakat dari Kabupaten Banten Kidul, Banten, yang tidak ditulis namanya dalam video tersebut mengatakan, presiden selanjutnya harus menaruh perhatian terhadap hutan adat di lingkungan tempat tinggalnya.
"Hutan adat penting bagi masyarakat agar bisa digunakan untuk mata pencarian sehari-hari. Hutan adat di kampung saya masih dikepalai oleh taman nasional. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah segara memberi perda (peraturan daerah) adat atau (surat keputusan) adat banten kidul untuk mengelola hutan adatnya," ujar dia.
Seorang masyarakat yang juga tidak ditulis namanya di video berharap Indonesia mendapatkan pemimpin yang lebih baik dibandingkan Presiden Susilon Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sekarang.
"Harapan saya presiden terpilih itu akan menjadi lebih baik dari kemarin karena sepertinya yang saat ini masih kurang tegas saya ingin yang lebih tegas lagi," ujarnya.
Vidoe berdurasi 10 menit 15 detik itu ditutup dengan puisi yang diakhiri rima -at.
Lupa bahwa rakyat dipelosok negeri sedang sekarat
Terkini Lainnya
![[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas](https://asset.kompas.com/crops/eZyeXapgPumr90L_eykZORXa63Q=/0x0:998x665/177x117/data/photo/2024/03/28/6604cca6e8301.jpg)
Terpopuler
Now Trending
