Kompas.com - 25/03/2014, 19:26 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian RI telah menerima tiga laporan terkait pidana pemilu. Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, salah satu laporan terkait penggunaan mobil dinas operasional pemerintah daerah saat kampanye di Jawa Tengah.

“Sesuai UU Pemilu, laporan yang kami terima dari Bawaslu sejumlah 3 kasus. Ada penggunaan mobil dinas yang digunakan untuk kampanye,” kata Agus di Mabes Polri, Selasa (25/3/2014). 

Agus mengungkapkan, laporan yang diterima Polri merupakan laporan terusan yang diberikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun, ia enggan merinci dari dinas serta partai politik mana yang melakukan pelanggaran tersebut.

Selain penggunaan mobil dinas, dua kasus lainnya yakni kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan di Papua serta pencabutan atribut kampanye oleh salah satu simpatisan parpol di Bali.

Agus menambahkan, Polri memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu yang diteruskan Sentra Gakkumdu. Jika tidak, maka penyidikan atas laporan tersebut kadaluwarsa dan harus dihentikan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Kami diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan, jika tidak maka laporan itu kadaluwarsa,” ujarnya.

Sebelumnya, Polri telah menerima 20 laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Sentra Gakkumdu. Laporan tersebut diserahkan Sentra Gakkumdu sebelum jadwal kampanye terbuka dilaksanakan pada 16 Maret 2014. Dari 20 laporan, Polri mengeluarkan dua SP3 untuk dua laporan.  

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X