JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, menurut undang-undang, tidak ada batasan nilai hadiah atau pemberian yang harus dilaporkan ke KPK. Setiap penyelenggara negara/pejabat wajib melaporkan hadiah atau janji yang diterimanya berapa pun nilainya.
Menurut Johan, tidak ada sanksi yang diatur dalam undang-undang bagi mereka yang tidak melaporkan ke KPK pemberian hadiah atau janji. Penerimaan hadiah atau janji yang tidak dilaporkan, katanya, tidak serta merta dapat dipidana. KPK baru bisa mengusut penerimaan hadiah tersebut jika ada pihak ketiga yang melaporkan adanya indikasi suap berkaitan dengan hadiah yang diterima si pejabat/penyelenggara negara.
"Kalau ada yang laporkan penerimaan itu diduga suap, KPK bisa telusuri lebih lanjut," ujarnya.
Oleh karena itu, KPK mengimbau agar penyelenggara negara atau pejabat yang menerima hadiah melaporkannya ke KPK. Dalam waktu 30 hari, KPK akan melakukan klarifikasi untuk menyimpulkan apakah ada konflik kepentingan terkait penerimaan hadiah itu atau tidak.
"Nanti diverifikasi oh ini bisa diterima, oh ini enggak. Kan bisa disimpulkan nanti dalam 30 hari," ujar Johan.
Menurutnya, klarifikasi bisa dilakukan melalui sejumlah tahap, di antaranya dengan mengecek nilai barang, proses pemberian, dan konteks pemberian hadiah.
Sebelumnya, Johan mengimbau pejabat/penyelenggara negara yang menerima suvenir iPod dari resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi untuk melaporkan kepada KPK iPod tersebut. Terkait hal ini, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang MA Gayus Lumbuun menyambangi Gedung KPK untuk berdiskusi.
Menurut Gayus, sebagian penerima iPod tersebut adalah hakim agung dan hakim lainnya di lingkungan MA. Gayus juga mengatakan para hakim yang menerima iPod itu sepakat untuk membuat laporan secara kolektif kepada KPK. Kendati demikian sebelumnya Gayus mengaku tidak setuju iPod itu disebut gratifikasi karena nilainya menurut Gayus, di bawah Rp 500.000.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
