Emir Moeis Minta KPK Usut Pemberi Cek Pelawat

"Saya bertanya-tanya hingga hari ini, siapa sebenarnya yang menyediakan cek pelawat? Sampai hari ini masalah itu masih gelap. Setelah begitu banyak orang yang dihukum karena menerima gratifikasi, sepatutnyalah negara dikemudian hari harus menghukum si pemberi gratifikasi tersebut," kata Emir saat membacakan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Emir mengatakan, ia tidak ikut terseret kasus cek pelawat karena ia menolak pemberian uang tersebut. Emir mengembalikannya karena telah menduga pemberian cek berkaitan dengan pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Emir saat itu adalah Ketua Komisi Ketua Komisi XI DPR. Emir pun menceritakan masa selama ia duduk di kursi parlemen.

Tak hanya kasus cek pelawat, Emir juga menceritakan masalah anggaran dana pascabencana yang mencoreng namanya dan panitia anggaran. Saat itu, Emir mengaku pernah diminta menandatangi blanko dan akan diberi Rp 1 miliar. Namun, Emir mengaku menolak menandatangi blanko itu.

Adapun, saat ini Emir terjerat kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Lampung. Ia pun membantah menerima suap terkait proyek itu. Dalam kasus ini, Emir telah dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.

Menurut Jaksa, Emir menerima uang dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi. Uang itu agar kedua perusahaan tersebut memenangi proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004. Jaksa menjelaskan, uang itu ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU).