Yusril: Ada Apa dengan MK?

Kompas.com - 20/03/2014, 17:31 WIB
Yusril Izha Mahendra KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku heran dengan putusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya. Dia menertawakan putusan MK tersebut. 

"Kalau permohonan dikabulkan, saya biasa saja. Kalau ditolak, saya tertawa. MK selalu menyebut diri mereka sebagai penafsir tunggal konstitusi, tapi kali ini mereka mengatakan tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Jadi, saya mengatakan, 'ha-ha-ha' tertawa sama MK," kata Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014) siang.

Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga memutuskan menolak permohonan Yusril lainnya. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini mempertanyakan apa yang terjadi pada MK saat ini. Jika memang tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, ia menyarankan agar kewenangan MK menguji undang-undang sebaiknya dicabut. Yusril bahkan menyarankan agar MK membubarkan diri karena sudah kehilangan fungsi.  

"Jadi, ada apa dengan MK? Mereka padahal berwenang menafsirkan konstitusi. Kalau mereka tidak berwenang, bubar saja. Untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan. Kali ini MK terbuka dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara untuk menafsirkan konstitusi. Jadi, kalau mereka tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, harusnya dicabut juga dari MK," kata Yusril.

Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.

Baca juga:
MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Yusril

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19

Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19

Nasional
Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nasional
Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Nasional
Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Nasional
Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Nasional
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Nasional
Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Nasional
Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Nasional
Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Nasional
Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Nasional
Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Nasional
LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Nasional
Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X