Anggito Akui Ada Masalah Operasional Pengadaan Akomodasi Haji

"Itu adalah operasional, saya dikasih tahu ada masalah-masalah operasional," kata Anggito di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014) seusai dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek haji.

Menurut Anggito, pengadaan akomodasi terkait haji tersebut merupakan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, yakni kantor urusan haji di Arab Saudi. Selaku dirjen, Anggito mengaku hanya bertindak sebagai pengguna anggaran yang mengatur regulasi, tata kelola, dan prosedur penyelenggaraan haji.

"Saya bilang, silahkan saja diperiksa oleh KPK dan saya terima kasih KPK memberikan masukan kepada saya perlunya perbaikan-perbaikan dalam pengadaan pelayanan di Arab Saudi," ucapnya.

Anggito mengaku menjabat sebagai dirjen sejak 26 Juni 2012. Ketika itu, menurut Anggito, masalah pelayanan haji tahun 2012 sudah selesai diurus pejabat sebelumnya. "Saya tidak terlibat dalam pelayanan," sambungnya.

Kemudian setelah dia menjabat, Anggito mengaku sudah melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya yang berkaitan dengan organisasi, sumber daya manusia, dan prosedur pengadaan pelayanan haji.

"Yang ditanyakan itu adalah peristiwa 2012. Saya dilantik 26 Juni, seluruh pengadaan pelayanan sudah selesai penetapannya, saya ditanyakan mengenai itu saya tidak tahu, saya hanya membaca dan menerima laporannya," kata Anggito.

Selama dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK hari ini, Anggito mengaku diajukan pertanyaan seputar prosedur dan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan katering, pemondokan, dan mengenai transportasi calon haji.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya mengungkapkan tiga hal yang menjadi fokus penyelidikan haji oleh KPK. Ketiga hal tersebut adalah yang berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji, dan berkaitan dengan sejumlah pihak yang mendapatkan fasilitas naik haji yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut Bambang, permintaan keterangan Anggito dilakukan untuk memperjelas indikasi korupsi yang ditemukan KPK selama ini. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya masih melengkapi alat bukti yang diperlukan untuk menetapkan tersangka terkait penyelidikan haji tahun 2012-2013 ini. Petunjuk yang dikumpulkan pun, menurutnya, sudah sangat kuat. Abraham menjanjikan penetapan tersangka kasus ini dalam waktu dekat.