Miris, "Garuda di Dadaku, Ringgit di Kantongku"

Kompas.com - 15/03/2014, 12:44 WIB
Ilustrasi Bendera Indonesia Dok.GoogleIlustrasi Bendera Indonesia
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com — Lirik lagu grup musik rock Netral sebenarnya adalah "Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku". Namun, sejumlah pemuda di kawasan perbatasan di Kalimantan mengubah menjadi "Garuda di dadaku, ringgit di kantongku" karena mereka lebih akrab ringgit ketimbang rupiah.

Di Kecamatan Krayan, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebuah daerah yang berbatasan darat langsung Malaysia, masyarakatnya lebih banyak menggunakan ringgit ketimbang rupiah.

Mata uang rupiah tetap ada, tetapi jika dibandingkan, maka jauh lebih banyak ringgit yang beredar. Akibatnya, untuk transaksi sehari-hari, baik untuk membeli sembako, rokok, maupun kebutuhan hidup lainnya, masih lebih banyak yang menggunakan ringgit.

Pemandangan ini bukan hanya dijumpai di warung-warung kecil penjual sembako maupun komoditas lain di pasar tradisional. Bahkan, transaksi menggunakan ringgit di minimarket merupakan pemandangan yang lumrah.

Di Tarakan saja yang merupakan kota agak jauh dari Malaysia, kadang-kadang dijumpai WNI yang jual-beli dengan mata uang ringgit. Di mal atau supermarket tertentu, harga yang tertera bukan rupiah, melainkan dalam bentuk ringgit, seperti harga di sepatu tertera 100 ringgit, dan lainnya.

Untuk di Krayan yang warganya masih akrab dengan ringgit, hal ini terjadi lantaran kebanyakan bahan pokok yang dikonsumsi warga sehari-hari didatangkan dari Tawau, Malaysia bagian timur. Sebaliknya, warga juga menjual hasil sumber daya alam mereka ke negeri jiran tersebut.

Termasuk penjualan ternak baik sapi maupun kerbau juga dijual ke Tawau, Sabah, maupun ke Serawak. Dari hasil transaksi itulah mereka membawa pulang ringgit dari Tawau. Ringgit yang mereka peroleh itu kemudian beredar di Krayan maupun Sebatik. Kondisi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Fenomena ini seperti terlihat lumrah, tetapi jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya sangat miris dan cukup memprihatinkan karena secara perlahan bisa melunturkan nilia-nilai kebangsaan dan mengancam keutuhan NKRI.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kaltim Abdul Djalil Fattah mengatakan bahwa sudah puluhan tahun kondisi di kawasan perbatasan tidak dalam kondisi membanggakan karena minimnya berbagai sarana dan prasarana.

Banyak anggota masyarakat yang mengeluh mengenai permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun yang belum juga ada perbaikan. Minimnya sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur tersebut, kemudian berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X