Pemerintah Bantah Pembangunan Wilayah Perbatasan Tak Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah jika pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan disebut tidak menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah berdalih, panjangnya wilayah perbatasan yang harus ditangani membuat pembangunan seolah tidak merata.

"Begitu panjang wilayah perbatasan sehingga perlu ada prioritas. Prioritas itulah yang salah satunya dibahas di dalam raker ini," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja VI Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2014 di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Djoko mengatakan, dari 187 kecamatan di kawasan perbatasan, sebanyak 119 kecamatan diantaranya dipriroritaskan pemerintah untuk dibangun pada tahun ini. Nantinya, jika evaluasi pembangunan menunjukkan hasil positif, maka tidak menutup kemungkinan jumlah kecamatan yang akan dibangun pada tahun mendatang bertambah.

Dalam pembangunan tersebut, katanya, pemerintah daerah perlu menginventarisir semua masalah yang ada. Semua masalah tersebut nantinya dikelompokkan untuk dilihat mana yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Djoko menambahkan, pembangunan di kawasan perbatasan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat karena menjadi penghubung dengan negara lain.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, ada sejumlah persoalan dalam pembangunan kawasan perbatasan, yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal, minimnya infrastruktur pendukung seperti transportasi, energi, maupun telekomunikasi.

Kemudian, penanggulangan persoalan kemiskinan yang masih bersifat parsial serta minimnya penguatan pelaku usaha lokal. "Terakhir, minimnya pengembangan kelembagaan permodalan," katanya.

Dari segi anggaran, menurut Gamawan, pemerintah sudah cukup optimal dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan di kawasan perbatasan. Anggaran itu selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 201, anggaran pembangunan sebesar Rp 2,2 triliun.

"Tahun ini, anggaran pembangunan itu mencapai Rp 16,9 triliun. Jadi naik cukup signifikan," katanya.

Ia menambahkan, dengan bertambahnya anggaran, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dari 6,16 persen menjadi 7,1 persen. Selain itu, pemerintah juga berharap agar presentase penduduk miskin dapat ditekan dari 18,31 persen menjadi 14,2 persen.

"Sedangkan indeks pembangunan manusia diharapkan dapat meningkat dari 67,48 persen menjadi 72,2 persen," kata Gamawan.